Rencana ini diungkapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Ditjen PPR) Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan.
"Untuk 2016 sumber kami usahakan PMN. Kalau untuk tahun ini, khusus untuk penugasan ini, Menkeu memerintahkan LPEI untuk gunakan dana internalnya dulu," ujar Robert di kantornya, Kamis (30/7).
Adapun tugas khusus yang diamanatkan, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK. 08/2015 adalah menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan asuransi ekspor. Meskipun secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi amanat ini harus dijalankan LPEI untuk menunjang kebijakan dan program ekspor yang disusun pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena bank komersial tidak bisa memberikan pinjaman seperti itu, maka LPEI yang didorong menjadi Exim bank Indonesia," ujar Brahmantio.
"Komite tersebut nantinya akan menentukan komoditas (ekspor) apa yang saja yang bisa mendapat pinjaman," ujar Brahmantio.
Selain itu, lanjut Bramantio, pemerintah juga mendorong diversifikasi tujuan ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, dan Afrika. Hal ini dilakukan dilatarbelakangi oleh penurunan ekonomi negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok.
LPEI berdiri pada 2009 dengan modal awal Rp 4 triliun. Lalu lembaga itu mendapat tambahan modal sebesar Rp 2 triliun pada 2010 dan masing-masing Rp 1 triliun pada 2014 dan 2015. (ags)