Obral Tax Holiday, Menkeu Abaikan Potensi Penerimaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro tak memperdulikan potensi penerimaan negara yang bakal hilang akibat obral fasilitas keringanan dan pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi pelaku industri pionir.

Pilihan Redaksi BKPM: Aturan Baru Tax Holiday Dorong Daya Saing Industri Menperin Usulkan 7 Perusahaan Terima Fasilitas Tax Holiday ESDM Janjikan Tax Holiday 20 Tahun Bagi Investor Hilir Minyak

"Tujuannya kan untuk mendorong investasi masuk ke Indonesia supaya pertumbuhan cepat. Pertumbuhan cepat, maka pajak naik. Jangan bicara loss (kehilangan penerimaan) sekarang," ujar Bambang di kantornya, Kamis (27/8).

Kendati demikian, Menkeu mengaku sudah punya hitung-hitungan potensi penerimaan yang tertunda masuk ke kas negara dengan diberikannya fasilitas pembebasan pajak (tax holiday). Namun, Bambang menolak untuk mengungkapkan estimasi potential loss tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan disebutkan, kisaran pengurangan PPh badan yang bisa diberikan kepada pelaku industri paling sedikit 10 persen dan paling banyak 100 persen.

Apabila ketentuan sebelumnya hanya terdapat lima bidang usaha yang berhak dapat tax holiday, di PMK yang baru ini diperluas menjadi sembilan bidang usaha.

(Baca: Menkeu Tetapkan 9 Industri Pionir Calon Penerima Insentif PPh)

Selain itu, jangka waktu pemberian tax holiday diperpanjang, dari sebelumnya maksimal 10 tahun menjadi paling lama 20 tahun.

(Baca: Menkeu: Industri Pionir Bisa Bebas PPh Selama 20 Tahun)

Sejauh ini, sudah ada empat perusahaan yang memperoleh fasilitas tax holiday, yakni PT Unilever Oleochemical Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Energi Sejahtera Mas, dan terakhir PT Oki Pulp and Paper Mills.

(Baca: Menkeu Beri Tax Holiday Ke-4 untuk Perusahaan Kertas Sinarmas)

Mengantri di belakangnya PT Caterpillar Indonesia Batam, PT Feni Haltim, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, dan PT Synthetic Rubber Indonesia, yang sampai saat ini belum mendapat izin Menkeu. (ags)