Konsistensi Program Hilirisasi Tambang Dipertanyakan
CNN Indonesia
Rabu, 02 Sep 2015 02:03 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso meminta pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian biji mineral (smelter) sejalan dengan program hilirisasi pertambangan nasional.
Budi berharap percepatan proyek smelter bisa meningkatkan penerimaan negara dari ekspor mineral, serta menjawab persoalan infrastruktur pemerintah untuk lim atahun ke depan.
"Pembangunan smelter yang molor itu harus dipercepat. Karena pada dasarnya tujuan dari program hilirisasi tadi untuk kepentingan semua, tidak cuma pemerintah atau pelaku industri pengolahan tambang dan energi (batubara)," ujar Budi di Jakarta, Senin (31/8).
Untuk itu, Budi meminta pemerintah untuk konsisten dalam menerapkan standar cadangan mineral dan batubara (minerba) yang dimiliki perusahaan. Kepastian ini dibutuhkan investor dalam menghitung nilai keekonomian dari proyek smelter yang akan dibangunnya.
"Saya pikir upaya pemerintah untuk memberikan insentif untuk proyek smelter sudah tepat karena selama ini bisnis mereka agak tersendat lantaran tidak melakukan ekspor. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah lewat Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) mengawasinya saja," jelas Budi.
Simon Sembiring, Mantan Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian ESDM menegaskan upaya peningkatan nilai tambah melalui smelter di dalam negeri merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Namun, Simon menyoroti tumpang tindih aturan pelaksana yang menghambat ekseskusi proyek tersebut. Tumpang tindih aturan yang dimaksud meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014.
"Jadilah sekarang semua proyek telat semua. Kalau pemerintah konsisten dari awal, saya pikir selesai semua itu program hilirisasi dan smelter," tutur Simon.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Syahrir A.B. mengatakan akan terus mendukung program hilirisasi yang sejatinya sudah dimulai sejak 2014 silam. Akan tetapi, Syahrir memperkirkaan butuh waktu sekitar 5 sampai 7 tahun untuk melaksanakan proyek tersebut.
"Selain itu, pemerintah juga harus bisa melihat perusahaan mana saja yang serius. Kalau baru akan jangan lah dikasih insentif atau kelonggaran (ekspor). Harus diukur dengan kemampuan, lalu diberi insentif," tuturnya.
Budi berharap percepatan proyek smelter bisa meningkatkan penerimaan negara dari ekspor mineral, serta menjawab persoalan infrastruktur pemerintah untuk lim atahun ke depan.
"Pembangunan smelter yang molor itu harus dipercepat. Karena pada dasarnya tujuan dari program hilirisasi tadi untuk kepentingan semua, tidak cuma pemerintah atau pelaku industri pengolahan tambang dan energi (batubara)," ujar Budi di Jakarta, Senin (31/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Simon menyoroti tumpang tindih aturan pelaksana yang menghambat ekseskusi proyek tersebut. Tumpang tindih aturan yang dimaksud meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014.
"Jadilah sekarang semua proyek telat semua. Kalau pemerintah konsisten dari awal, saya pikir selesai semua itu program hilirisasi dan smelter," tutur Simon.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Syahrir A.B. mengatakan akan terus mendukung program hilirisasi yang sejatinya sudah dimulai sejak 2014 silam. Akan tetapi, Syahrir memperkirkaan butuh waktu sekitar 5 sampai 7 tahun untuk melaksanakan proyek tersebut.
"Selain itu, pemerintah juga harus bisa melihat perusahaan mana saja yang serius. Kalau baru akan jangan lah dikasih insentif atau kelonggaran (ekspor). Harus diukur dengan kemampuan, lalu diberi insentif," tuturnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK