Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto untuk memberi perhatian khusus terhadap upaya pemerintah memperbaiki nilai tukar rupiah yang terus terkapar di hadapan dolar Amerika Serikat (AS).
Caranya adalah dengan mempercepat realisasi pembangunan kilang dan tangki timbun yang diwajibkan mengoptimalkan penggunaan minyak produksi dalam negeri sehingga bisa mengurangi pembelian minyak impor.
Jokowi menilai Pertamina merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang paling banyak menghabiskan dolar untuk membeli minyak dari luar negeri. Setidaknya US$ 60 juta sampai US$ 80 juta keluar dari kas Pertamina untuk membeli minyak impor yang kemudian diolah di kilang milik perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kami diarahkan untuk bisa mengurangi kebutuhan dolar. Antara lain dengan memaksimalkan penggunaan minyak mentah dalam negeri. Kemudian bagaimana bisa bekerjasama dengan swasta untuk inventori stok minyak, yang bisa kami ambil nantinya kalau dibutuhkan dan bisa dibayar dalam rupiah,” kata Dwi usai menghadap Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (9/9).
Dwi mengaku setiap sen dolar yang dikeluarkan Pertamina digunakan untuk mengimpor hampir 700 ribu barel minyak per hari (bph). Tingginya angka impor tersebut menurut Dwi akibat kapasitas pengolahan kilang Pertamina tidak mencukupi.
“Kapasitas produksi harian kilang Pertamina saat ini 850 ribu bph. Makanya kami mau meningkatkan menjadi 1,5 juta bph dengan melakukan upgrade empat kilang dan menambah dua kilang baru yang masing-masing berkapasitas olah 300 ribu bph,” jelas mantan Bos PT Semen Indonesia Tbk.
Dwi memasang target seluruh proses penambahan kapasitas kilang lama dan pembangunan kilang baru bisa membuat Pertamina memenuhi 80-90 persen dari total kebutuhan BBM dalam negeri pada 2025 nanti.
Siapkan InfrastrukturSementara Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan dalam rapat terbatas soal persediaan BBM Pertamina, Jokowi memintanya untuk menyiapkan infrastruktur migas hilir. Menurut dia, berdasarkan dengan Undang-Undang Energi, selama ini ada hal-hal yang kurang mendapat perhatian.
“Sedang diproses Peraturan Presiden untuk percepatan pembangunan kilang, yang sebentar lagi akan diumumkan. Ini memberikan kesempatan dan kekuatan pada Pertamina untuk segera melaksanakan investasinya, baik dengan dana sendiri maupun dengan dana investor, bahkan antara pemerintah dan swasta," ujar Sudirman.
Jika Pertamina dan swasta tidak memiliki dana untuk membangun kilang-kilang baru, Sudirman menyatakan ada kemungkinan pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN), meski hal itu merupakan opsi terakhir.
(gen)