Indef: Jokowi Harus Prioritaskan Konsumsi Ketimbang Produksi

Jakarta, CNN Indonesia -- Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai paket kebijakan ekonomi pemerintah yang mengarah pada sisi produksi tidak akan signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Karenanya, Indef menyarankan pemerintah fokus mendorong konsumsi melalui kebijakan-kebijakan jangka pendek yang sifatnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Ekonom Indef, Aviliani melihat dampak dari paket kebijakan ekonomi jilid I yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada Rabu (9/9) malam tidak akan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Kendati gagasan tersebut bagus, tetapi Aviliani tidak yakin bisa langsung dieksekusi mengingat banyak tahapan legal yang harus dilalui.

Pilihan Redaksi Paket Jokowi Kurang Direspons, Menko Darmin: Tak Bisa Instan Menko Darmin Ingin Batasi Liberalisasi Properti untuk Asing Paket Kebijakan BI Dinilai Lebih Efektif Dibanding Pemerintah

“Dampaknya sebenarnya itu bagus tapi mungkin itu tidak bisa langsung diimplementasikan ya.  Itu mungkin baru tahun depan pelaksanaannya karena ini kan baru pengumuman belum nanti surat edarannya, belum nanti SK (Surat Keputusan) menterinya. Kita kan butuh untuk empat bulan ini, iya kan?” tutur Aviliani di sela acara Indonesia Banking Expo 2015 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (10/9).

Menurut Aviliani, saat ini seharusnya pemerintah berupaya untuk mendongkrak daya beli untuk memperbaiki perekonomian dari sisi konsumsi atau permintaan. Salah satu opsi yang ditawarkan Aviliani adalah mempercepat pengembalian (restitusi) pajak karyawan menyusul naiknya Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).

“Sisa pajak yang kemarin enam bulan itu kepada karyawan itu harus dipercepat supaya karyawannya bisa belanja lebih cepat,” kata Aviliani.

Selain itu, lanjut Aviliani, pemerintah juga sebaiknya menyalurkan sebagian dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) dalam bentuk transfer tunai ke masyarakat melalui program padat karya. Dengan demikian dana tersebut bisa langsung diterima pekerja dalam bentuk upah.

“Dalam hal (program padat karya) ini, misalnya, membangun irigasi tapi dalam waktu empat bulan ini. Nah itu yang paling cepat untuk memperbaiki daya beli,” kata Aviliani.

Aviliani juga mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga kestabilan harga pangan agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus. Intinya, Aviliani menegaskan, jika pemerintah mengabaikan sisi permintaan maka sulit perekonomian Indonesia tumbuh di 5 persen ke atas pada tahun ini.

“Kalau yang saya omongin tadi tidak bisa cepat, perekonomian tidak akan bisa berubah, mungkin 4,7- 4,8 persen ya,” kata Aviliani. (ags/ags)