Kadin Nilai Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Belum Lengkap

Jakarta, CNN Indonesia -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengeluarkan paket kebijakan demi menggerakkan industri nasional. Namun, Kadin menganggap paket kebijakan yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum cukup lengkap.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan bahwa saat ini diperlukan kebijakan untuk menggerakkan sektor riil. Namun di sisi lain pengusaha juga membutuhkan kebijakan yang mempermudah dalam mencari pendanaan.

"Sekarang ini pengusaha banyak yang kesulitan pendanaan, dan di paket kebijakan kemarin harusnya juga ada poin yang mengatur jasa perbankan dalam membantu pendanaan para pengusaha," jelas Suryo di Jakarta, Rabu (16/9).

Kendati pemerintah berjanji untuk menurunkan bunga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 12 persen ke 9 persen per tahun pada 2016, namun menurutnya hal itu belum cukup. Ia melihat saat ini belum ada kebijakan yang mengatur perbankan dalam membantu menyelamatkan neraca keuangan perusahaan-perusahaan yang terancam gulung tikar.

"Kalau ada perusahaan yang mau tutup, pihak perbankan jangan langsung menyuruh untuk lelang aset atau buru-buru jual ini itu. Perusahaan yang sedang kesulitan itu harus dibantu, jangan ditambah ruwet," tambahnya.

Perizinan Sulit

Sementara Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan dan Kerjasama Ekonomi Internasional Chris Kanter justru berpendapat kebijakan ekonomi Jokowi kurang menyentuh sisi perizinan usaha. Menurutnya, saat ini pengusaha selalu dibebankan dengan izin-izin yang terlalu mendetil, dimana hal itu bisa menjadi disinsentif dalam berusaha.

Pilihan Redaksi Faisal Basri: Menteri Sering Ribut, Paket Kebijakan Mubazir Jokowi Terbitkan Perpes Percepatan Kilang Akhir Bulan Ini Pelaku Industri Menilai Pemerintah Tak Perlu Bentuk Agregator

"Yang jadi penyakit di sini adalah semuanya harus mendapat izin. Sampai hal-hal kecil seperti menggali sumur, memiliki elevator, sampai memiliki penyejuk udara harus ada izinnya. Yang lebih kacau lagi, hal-hal yang seharusnya menjadi syarat malah naik pangkat menjadi izin," jelas Chris.

Maka dari itu, ia berharap deregulasi kebijakan yang dilakukan pemerintah bisa meringankan hal itu. "Niatan pemerintah untuk masuk ke ranah detil melalui deregulasi semoga juga ikut meringankan perizinan usaha," tambahnya.

Senada dengan Chris, Ketua Komite Tetap Koordinasi Himpunan Dewan Bisnis Kadin Bayu Prawira Hie mengatakan bahwa saat ini kesiapan bisnis di Indonesia terbilang tidak baik. Menurut data Institute of Asian Studies yang dimilikinya, sebanyak 34 persen pengusaha yang menjadi responden penelitian mengungkapkan bahwa berbisnis di Indonesia banyak hambatannya.

"Padahal akhir tahun kita ada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), jadi paket kebijakan kemarin harusnya juga ikut menyinggung itu. Selain itu, komunikasi pemerintah ke kami sangat lemah. Mereka sebelumnya sudah memberi tahu soal kebijakan ini, tapi ke dunia praktis (kalangan usaha) itu belum, padahal ini harus dikawal cepat dan segera diterapkan di lapangan," ujar Bayu.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi kemarin telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid I yang bertujuan untuk menjaga ekonomi makro yang lebih kondusif, memperkuat daya beli masyarakat, dan juga pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat daerah. Paket kebijakan ini berisi deregulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga negara dan tidak menyentuh peraturan yang berbentuk Undang-Undang (UU). (gen)