"Pak Darmin sudah bilang: kalau ada pihak yang mempengaruhi, saya akan tetap pada policy sekarang. Karena dia sudah ditugasi presiden sebagai panglima ekonomi. Kalau nanti ada perubahan dari atas, dia akan bertahan dulu dengan segala risiko," ujar Edy Putra Irawady, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada CNN Indonesia, Senin (21/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Intinya, lanjut Edy, sesuai dengan cetak biru kawasan berikat yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2012, proyek pusat logistik migas akan tetap jalan dan diharapkan sepenuhnya rampung pada tahun 2019.
Sebelumnya, Edy Putra mengaku mulai mendapatkan tekanan dari pihak-pihak yang keberatan dengan rencana pengembangan pusat logistik migas di Indonesia. Upaya-upaya untuk menjegal proyek tersebut datang dari Singapura yang selama ini menjadi penimbun minyak Asia maupun dari pengusaha-pengusaha lokal yang selama ini mengambil keuntungan dari panjangnya rantai distribusi logistik migas. (ags/gen)