Atasi Krisis, RUU JPSK Izinkan Pemerintah Terbitkan Obligasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) menitahkan pembentukan Badan Restruktrusiasi Perbankan (BRP) untuk menangani kesulitan perbankan yang dianggap membahayakan perekonomian nasional. Selain didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro BRP bisa didanai dari sumber-sumber lainnya.

“Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) menetapkan pengaktifan dan penonaktifan tugas BRP. Anggaran BRP bersumber dari APBN, hasil pengelolaan aset dan kewajiban bank-bank yang ditangani, dan sumber-sumber lain. BRP berwenang mengambil alih dan menjalankan hak dan wewenang pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris," ujar Bambang di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin (28/9).

Pilihan Redaksi Perppu JPSK Resmi Dicabut Melalui Rapat Paripurna DPR Kondisi Rupiah Krusial, DPR Minta BPK Tunda Audit BI Menkeu Jelaskan Pentingnya UU JPSK dalam Penanganan Krisis

Namun, lanjut Bambang, penggunaan dana APBN untuk keperluan penanganan krisis, yang belum dialokasikan sebelumnya harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persetujuan DPR, tegas Menkeu, harus terbit dalam waktu tidak lebih lebih dari 1x24 jam.

(gen)