Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengudaha Indonesia (Apindo) menginisiasi penyusunan Matriks Permasalahan Dunia Usaha untuk bisa dijadikan acuan pemerintah dalam menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid II. Matriks tersebut merupakan hasil pemetaan masalah di 25 sektor usaha di Indonesia.
"Matriks usulan dunia usaha dalam koordinasi Apindo pada pdasarnya mencakup beberapa rekomendasi yang dapat segera dilakukan dalam jangka pendek," ujar Ketua Umum Apindo, Hariyadi B. Sukamdani seperti dikutip dari salinan dokumen usulan Apindo ke pemerintah tertanggal 21 September 2015.
Dalam matriks usulannya, Apindo merekomendasikan tujuh kerangka kebijakan sebagai berikut:
- Deregulasi peraturan yang menghambat dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi
- Relaksasi kebijakan fiskal dan kebijakan perbankan,, antar alain bagi sektor properti
- Menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang kondusif bagi iklim usaha, termasuk kebijakan upah minimum yang realistis
- Menjaga daya beli masyarakat melaluio pengendalian inflasi percepatan belanja pemerintah
- Menjaga konsistensi percepatan pembangunan infrastruktur
- kebijakan untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri sebagai pengganti/substitusi impor dengan menciptakan industri yang kompetitif, antara lain dengan pengurangan biaya gas
- Kebijakan untuk mendorong ekspor, termasuk mempercepat perjanjian perdagangan internasional.
"Apindo memandang bahwa implementasi paket kebijakan ekonomi tersebut merupakan tantangan dan pertaruhan jabatan pimpinan kementerian/lembaga terkait untuk membuktikan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban keapda Presiden RI," ujar Hariyadi menegaskan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasca merilis Paket Kebijakan tahap I pada 9 September lalu, Pemerintah memastikan akan kembali meluncurkan Paket Deregulasi dalam dekat.Selain ditujukan untuk mendorong iklim investasi di Indonesia, paket yang kabarnya akan diumumkan hari ini juga dimaksudkan demi membuka ruang agar lapangan kerja yang semakin kompetitif bagi dunia usaha. (ags/gen)