Pemerintah Dinilai Teledor Tambah Porsi Swasta di 35 Ribu MW
CNN Indonesia
Selasa, 06 Okt 2015 01:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa mengatakan pemerintah telah teledor dalam menentukan proporsi kontraktor megaproyek pembangkit listrik 35 ribu Megawatt (MW).
Iwa menilai dengan memberikan porsi mayoritas ke perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP) dalam proyek tersebut, dominasi PT PLN (Persero) dalam hal pengadaan tenaga listrik akan berkurang.
"Akibatnya PLN tidak punya 'kekuatan' lebih kalau-kalau IPP berencana menaikan tarif listriknya sewaktu-waktu. Jadi kalau mau menentukan porsi, pemerintah dan PLN harus cermat dan memperhatikan segala aspek," kata Iwa di Jakarta, Senin (5/10).
Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total kapasitas listrik terpasang hingga akhir 2014 baru mencapai 53.352 MW.
Angka ini terdiri dari pembangkit listrik PLN sebesar 37.243 MW, IPP mencapai 10.798 MW, PPU sebesar 2.635 MW, dan Izin Operasi non BBM berkisar 2.677 MW.
Belakangan, pemerintah berharap IPP bisa menggarap 30 ribu MW dan PLN sekitar 5 ribu MW, maka proporsi kepemilikan pembangkit listrik di Indonesia akan menjadi 40.798 MW untuk IPP dan PLN hanya mencapai 42.243 MW. Belum termasuk tambahan 7 ribu MW yang menjadi carryover dari fast track program I dan II di era pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono.
"Listrik harus dikuasai negara karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Maaf kalau saya akhirnya menyampaikan kritik ini," tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Apebindo) Eka Wahyu Kasih berharap pemerintah memprioritaskan perusahaan listrik swasta nasional di dalam proyek 35 ribu MW. Tujuannya agar pelaku usaha domestik bisa berkontribusi langsung dalam pengadaan tenaga listrik hingga mampu menggerakan roda perekonomian Indonesia.
"Kami ingin proyek 35 ribu MW jatuh ke Indonesia bukan malah ke Singapura. Melainkan ke domestik. Seharusnya pasokan energi (batubara) diberikan juga ke pengusaha batubara menengah kecil untuk PLTU," tutur Eka.
Iwa menilai dengan memberikan porsi mayoritas ke perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP) dalam proyek tersebut, dominasi PT PLN (Persero) dalam hal pengadaan tenaga listrik akan berkurang.
"Akibatnya PLN tidak punya 'kekuatan' lebih kalau-kalau IPP berencana menaikan tarif listriknya sewaktu-waktu. Jadi kalau mau menentukan porsi, pemerintah dan PLN harus cermat dan memperhatikan segala aspek," kata Iwa di Jakarta, Senin (5/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Angka ini terdiri dari pembangkit listrik PLN sebesar 37.243 MW, IPP mencapai 10.798 MW, PPU sebesar 2.635 MW, dan Izin Operasi non BBM berkisar 2.677 MW.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Apebindo) Eka Wahyu Kasih berharap pemerintah memprioritaskan perusahaan listrik swasta nasional di dalam proyek 35 ribu MW. Tujuannya agar pelaku usaha domestik bisa berkontribusi langsung dalam pengadaan tenaga listrik hingga mampu menggerakan roda perekonomian Indonesia.
"Kami ingin proyek 35 ribu MW jatuh ke Indonesia bukan malah ke Singapura. Melainkan ke domestik. Seharusnya pasokan energi (batubara) diberikan juga ke pengusaha batubara menengah kecil untuk PLTU," tutur Eka.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK