BKPM Sebut Baru Tiga Instansi Pemerintah Serahkan Usulan DNI

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan pembahasan atas masukan terkait revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) akan dilaksanakan mulai 16 Oktober mendatang. Penyedia layanan investasi terpadu satu pintu itu telah mengirimkan surat kepada seluruh kementerian/lembaga yang ingin memberikan usulan DNI sejak 1 Oktober 2015 lalu.

Kendati surat telah dikirim seminggu yang lalu, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan baru tiga institusi yang menyerahkan usulan revisi DNI. Ketiga lembaga tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan juga Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

"Ketiga lembaga itu sudah memberikan usulan terkait sektor-sektor yang akan direvisi dalam DNI. Yang baru kita terima, KKP mengusulkan tiga jenis usaha, Kemenkominfo mengusulkan dua jenis usaha, sedangkan Bekraf mengusulkan satu jenis usaha,” terang Franky di kantornya, Kamis (8/10).

Kendati menyebutkan lembaganya, namun Franky enggan menyebutkan jenis-jenis sektor yang akan dimasukkan dalam DNI. Ia beralasan belum bisa menyebutkan usulan dari tiga lembaga itu karena belum menerima seluruh masukan revisi DNI dari kementerian atau lembaga lainnya. Namun, beberapa jenis sektor-sektor yang diusulkan oleh ketiga lembaga tersebut sudah pernah dijabarkan olehnya.

Pilihan Redaksi Menteri Susi Usulkan 3 Sektor Masuk Daftar Negatif Investasi Revisi DNI, BKPM Dorong Bisnis Bandara Dibuka untuk Asing Pemerintah Buka Kesempatan Asing Rambah 3 Sektor Strategis

Untuk sektor yang diusulkan KKP, contohnya, ia pernah menyebut bahwa akan ada pelarangan pengusahaan koral dan juga harta karun yang tersimpan di bawah laut. Selain itu, KKP juga meminta revisi pembatasan proporsi investasi asing di dalam pengadaan ruang pendingin (cold storage) menjadi maksimal 65 persen saja.

Sedangkan usulan sektor dari Kemenkominfo dan Bekraf tidak dijabarkannya secara langsung. Namun, setidaknya Franky memberi gambaran terkait revisi syarat investasi yang diinginkan oleh kedua lembaga tersebut.

"Kalau Bekraf kemarin inginnya ada revisi syarat investasi untuk perusahaan pemula (startup), namun belum tahu apakah mereka inginnya membuka kesempatan asing atau malah membatasi. Kalau Kemenkominfo, salah satunya terkait e-commerce," jelasnya. (gen)