Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menyatakan, hingga 11 Oktober, anggaran yang terserap baru 44,7 persen. Kendati demikian, kementerian tersebut optimistis penyerapan bisa mencapai 93 persen hingga akhir tahun, atau sebesar Rp 110,2 triliun dari Rp 118,5 triliun yang tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyesuaian (APBNP) 2015.
Menteri PU-Pera, Basuki Hadimuljono beralasan kalau penandatanganan kontrak yang akan dilakukan di akhir tahun akan menjadi penyebab utama serapan anggaran instansinya membesar di kuartal IV tahun ini meskipun pada akhirnya serapan kementerian akan mencapai 100 persen.
"Dengan adanya kontrak-kontrak di akhir tahun, kami berharap bisa mempercepat penyerapan anggaran kami hingga mencapai 93 persen dari total anggaran. Demi mencapai hal itu, kita juga sudah pikirkan angka target penyerapannya hingga dua bulan ke depan," jelas Basuki di Jakarta, Selasa (13/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara lebih rinci, ia menjelaskan kalau serapan anggaran per 11 Oktober tahun ini mencapai Rp 53,51 triliun, atau 44,74 persen dari anggaran kementeriannya. Ia berharap, serapan anggaran ini bisa mencapai 56,14 persen di akhir bulan dan kemudian meningkat lagi ke angka 73,11 persen di bulan November sebelum menuju angka 93 persen di akhir tahun.
Beberapa kontrak-kontrak proyek yang menjadi faktor penyerap anggaran itu, ujar Basuki, terdiri dari proyek bendungan dan juga jalan tol. Proyek-proyek bendungan yang segera dilakukan kontraknya terdiri dari bendungan Rotiklod di Nusa Tenggara Timur, bendungan Sindang Heula di Banten, dan bendungan Bintang Bano di NTB dengan nilai Rp 1,25 triliun.
Selain itu, ia juga mengatakan adanya dua tender jalan tol yang masih berjalan dan diharapkan bisa selesai dengan segera, yaitu ruas Pandaan - Malang (nilai investasi Rp 2,9 triliun) dan juga Samarinda - Balikpapan (nilai investasi Rp 11,4 triliun). Sementara itu, kontrak jalan tol yang telah dilakukan baru-baru ini adalah ruas Manado - Bitung senilai Rp 1,24 triliun, yang dilakukan dengan PT Hutama Karya dan perusahaan China, Hebei Road and Bridge Group pada awal Oktober lalu.
"Di samping itu, kami juga telah melakukan pelelangan dini bagi proyek-proyek Bina Marga pada bulan Agustus yang lalu," terangnya.
Untuk tahun 2016, Kementerian PUPR sendiri memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 103,8 triliun yang antaranya digunakan untuk membangun 8 bendungan baru, jalan baru sepanjang 240 km, dan pembangunan rumah susun sebesar 15 ribu unit. Dalam membelanjakan anggaran tersebut, Basuki berkomitmen untuk mempercepat realisasi beberapa proyek, apalagi pihaknya kini sedang mengurus perampingan beberapa izin serta durasi perizinan proyek-proyek.
"Seperti contohnya, proses pembangunan izin perumahan skala besar nantinya hanya akan memakan waktu 14 hari kerja dengan 8 izin, padahal sebelumnya proyek perumahan skala ini butuh 42 izin dengan waktu proses 26 bulan. Selain itu, izin pemanfaatan air permukaan nanti hanya diproses 7 hari saja, padahal sebelumnya memakan waktu paling lama 30 hari," tambah Basuki.
Positif bagi BUMN Konstruksi Di sisi lain, Analis Mandiri Sekuritas, Aditya Sastrawinata mengatakan kalau keinginan Kementerian PUPR untuk mempercepat realisasi beberapa proyek dianggap sebagai sinyal positif bagi seluruh kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena bisa meningkatkan keterlibatan langsung perusahaan dengan proyek pemerintah.
Dengan adanya implikasi tersebut, ia meramal kalau keuntungan yang besar akan dialami oleh BUMN yang secara alami lebih tergantung pada proyek pemerintah dalam portofolio proyeknya. Atas alasan itu, ia menganggap saham PT Waskita Karya akan lebih menguntungkan kedepannya.
"Dari dana proyek dan dengan ditambah dana hasil dari rights issue sebesar Rp5,3 triliun yang nanti akan diterima dapat mendanai investasi perusahaan di kemudian hari, sehingga Waskita Karya masih menjadi top pick kami di sektor konstruksi," jelasnya, seperti tertulis dalam riset, dikutip Selasa (13/10).
(gir/gir)