Setahun Bekerja, JK Mengaku Paling Berat Urus Ekonomi

Elisa Valenta Sari | CNN Indonesia
Selasa, 20 Okt 2015 18:17 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut pemerintah tidak bisa memuaskan seluruh orang dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat setahun terakhir.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut pemerintah tidak bisa memuaskan seluruh orang dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat setahun terakhir. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma).
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi berbagai kritik dan saran yang disampaikan masyarakat terkait masa pemerintahan yang telah memasuki masa satu tahun.

JK mengatakan dirinya selalu terbuka menerima segala kritik dan saran, namun ia menyebut bukan hal yang mudah untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan suatu negara hanya dalam kurun waktu setahun.

Selama 12 bulan terakhir, JK mengklaim kondisi sosial dan politik cenderung stabil di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, meski letupan gangguan sosial politik kerap kali terjadi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika menyangkut kondisi ekonomi, JK mengakui hal tersebut menjadi tantangan berat yang harus dijalani pemerintah saat ini.

"Kalau soal ekonomi pemerintah tahu ada masalah-masalah, dan kami sudah berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur, ataupun perdagangan tapi karena masalah dunia begini ya akhirnya ikut mengalami perlambatan. Situasi ekonomi di luar kendali kami dan kami tidak bisa memuaskan semua orang," ujar JK di kantornya, Selasa (20/10).

Ia mencontohkan saat pemerintah memutuskan mencabut anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mengalokasikannya ke anggaran infrastruktur, banyak protes bermunculan.

"Memang waktunya mengambil kebijakan yang orang suka dan tidak suka seperti kenaikan BBM ya pasti lah mereka tidak suka," katanya.

Belum Reshuffle

Kinerja duo Jokowi-JK selama satu tahun juga tak lepas dari kinerja para pembantunya di Kabinet Kerja. Banyak lembaga survei yang menilai kinerja Kabinet Kerja tidak memuaskan.

Hal itu, lanjut JK, akan menjadi catatan tersendiri bagi dirinya dan Jokowi untuk mengevaluasi para menterinya itu termasuk pertimbangan untuk melakukan reshuffle.

"Semua menjadi perhatian kita, tapi tidak berarti mengubah kebijakan. Evaluasi tidak berarti harus diganti (reshuffle), semua tergantung kemampuan," katanya. (gen)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER