Jokowi Sebut Ada Menteri yang Dikendalikan Bawahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para menteri di bidang perekonomian tidak selalu mengamini seluruh masukan yang disampaikan bawahannya. Ketegasan sikap para menteri menurut Jokowi diperlukan agar yang bersangkutan mampu membuat terobosan cepat dalam menyelesaikan kendala investasi, terutama perizinan.

“Sudah saya sampaikan kalau pimpinan kementerian tidak kuat mengendalikan bawahannya, entah itu eselon I atau eselon II. Apalagi sampai terbawa arus bawahannya, sudah lupakan mengenai ini. Kalau tidak punya keberanian melakukan terobosan, sudah lupakan perbaikan investasi,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9) tanpa menyebut menteri yang dimaksud.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai Foreign Direct Investment (FDI) dan kemudahan berusaha di Indonesia yang diikuti Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Pada rapat sebelumnya Jokowi mengaku telah menginstruksikan agar para menteri bidang ekonomi dapat membuat langkah terobosan cepat dalam menyelesaikan kendala investasi, terutama terkait lamanya mengurus perizinan.

"Saya ulang, kita perlu melakukan langkah terobosan, karena masih banyak kendala investasi di negara kita. Dimulai dari prosedur waktu perizinan sangat lama. Kendala di peraturan dikumpul satu-persatu, bisa direvisi," kata dia.

Tak hanya itu, Jokowi menilai bahwa dalam urusan pembebasan lahan harus dibuat terobosan sehingga sinyal kuat adanya kemudahan membuka usaha di Indonesia bisa ditangkap para investor mancanegara.

Pilihan Redaksi Apindo Sodorkan Matriks Masalah 25 Bidang Usaha ke Jokowi Masa Belajar Usai, Apindo Minta Jokowi Tegas pada Menterinya Apindo: Jokowi Akui Target Tinggi Pajak Rugikan Masyarakat Kisruh Proyek Listrik Bukti Pemerintah Tak Kompak

"Pasokan listrik harus bisa dijelaskan pada investor bahwa pada tahun sekian sudah ada tambahan sekian, harus bisa dipastikan. Kepastian sistem pengupahan dan ketenagakerjaan juga harus diselesaikan,” ujar dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada peringkat enam negara dengan kemudahan memulai usaha. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa dalam memulai usaha di Indonesia harus melalui 10 prosedur. Padahal, di Singapura dan Malaysia hanya melewati tiga prosedur.

"Berarti 70 persen harus hilang. Waktu yang dibutuhkan mulai usaha masih 52,5 hari. Bandingkan Singapura 2,5 hari, Malaysia 5,5 hari. Coba dicatat, malu kita," tegasnya.

Oleh sebab itu, Jokowi menegaskan kepada para menterinya untuk segera mengumpulkan gagasan yang berkaitan dengan perizinan yang benar-benar memiliki langkah konkret sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh dunia usaha. (gen)