Jokowi Minta Pemda Mampu Terapkan Izin Investasi Kilat

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap adanya transformasi fundamental ekonomi, sehingga pihaknya memutuskan untuk memangkas beberapa tahapan pengurusan perizinan investasi yang dianggap tak diperlukan. Ia mengaku terinspirasi dari transformasi ekonomi negara-negara Arab.

Jokowi berpendapat, selama ini Indonesia selalu bertumpu pada konsumsi dan ekspor komoditas bahan mentah. Ia menegaskan, kebiasaan ini harus dirombak total dan keadaan harus dibalik di mana tumpuan negara harus beralih dari konsumsi produksi, dari konsumsi ke investasi, dan dari konsumsi ke industri.

"Artinya, harus ada reindustrialisasi, ada hilirisasi total," ujar Jokowi di Istana Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).

Oleh karena itu, lanjut Jokowi, tiap daerah harus menyiapkan diri agar mampu secara cepat menangkap adanya investasi industri di bidang apapun. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, saat ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah berupaya untuk mengurus perizinan investor yang terdiri dari NPWP, PT, dan pendirian perusahaan, dalam waktu tiga jam saja. Maka dari itu, pemerintah daerah harus mampu mengimbanginya.

"Jangan sampai, misalnya, pusat sudah potong izin-izin yang dulunya bisa berbulan-bulan, sekarang bisa tiga jam, begitu masuk ke daerah masih berbulan-bulan. Enggak akan ada (investasi) yang masuk ke kita," kata dia.

Menurut Jokowi, dengan begitu maka investasi arus modal akan masuk yang nantinya berdampak pada membaiknya perekonomian negara. Ia menyebutkan, hampir semua negara maju melakukan manuver cepat dalam rangka berkompetisi dengan negara-negara lain.

"Itu yang harus kita lakukan. Kalau enggak, ditinggal kita. Kalau masih pola-pola lama kita lakukan, tradisi-tradisi lama masih kita jalankan, jangan harap ekonomi kita akan menjadi baik. Kompetisi dunia berat sekali," ujar dia.

Ia lantas memberi contoh kemajuan pesat yang dialami Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Qatar. Ia bercerita, sekitar tahun 1970 para pimpinan negara PEA berjalan dari Dubai menuju Abu Dhabi menunggangi unta. Beberapa tahun setelahnya, mereka beralih menggunakan truk.

"Tapi coba kita pergi ke sana sekarang, dari Dubai ke Abu Dhabi, Dubai sudah seperti Manhattan, Abu Dhabi seperti Manhattan. Dubai mirip New York. Abu Dhabi juga sama. Betapa mereka cepat sekali, padahal kalau kita ingat, tahun 60 saya belum lahir, kita sudah naik holden, naik impala," kata dia.

Pilihan Redaksi BKPM Telah Terbitkan Izin Prinsip Investasi Rp 1.291 Triliun Kementerian ESDM Ungkap Alasan Liberalisasi Enam Bidang Usaha Pro Asing, Kadin Usul Daftar Negatif Investasi Diperlonggar

Lebih lanjut, ia menyatakan, kecepatan pembangunan PEA disebabkan adanya keterbukaan dan deregulasi total. Dengan demikian, tutur dia, aturan-aturan penanaman modal harus sesederhana dan seefisien mungkin. Ia bercerita, 14 tahun yang lalu ia mengurus perizinan untuk kepentingan usahanya di PEA.

"Mengurus izin hanya satu jam. Datang ke namanya kantor perekonomian, syaratnya kita bawa, diberikan di meja itu, kemudian petugasnya ngomong 'Bapak pergi ke gedung sebelah, kantor notariat.' Saya ke sana data sudah sampai ke sana karena semuanya online, di sana saya diterima cek cek cek. 'Bapak kembali lagi ke meja yang tadi', saya balik lagi izin sudah diberikan.” cerita Jokowi

Dalam waktu kurang dari satu jam, lanjut Jokowi, seorang investor yang ingin membangun usaha di PEA sudah bisa mengantongi izin untuk mendirikan pabrik, menyewa kantor, mencari tempat tinggal, dan lain sebagainya. (gir/gir)