Fasilitas PPh Revaluasi Aset Diduga Terkait Amnesti Spesial

Agust Supriadi, CNN Indonesia | Kamis, 22/10/2015 20:14 WIB
Fasilitas PPh Revaluasi Aset Diduga Terkait Amnesti Spesial Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA). (CNN Indonesia/Agust Supriadi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai ada hubungan tidak langsung antara kebijakan keringanan tarif pajak penghasilan (PPh) atas selisih hasil penilaian kembali (revaluasi) aset dengan rencana program Pengampunan Nasional (special amnesty).

Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo menjelaskan pada prinsipnya revaluasi aset biasanya dilakukan oleh perusahaan maupun wajib pajak (WP) orang pribadi yang ingin mencari pendanaan. Dengan menilai kembali asetnya mengikuti harga wajar diharapkan nilai harta yang bisa dijadikan agunan meningkat sehingga potensi pembiayaan yang bisa didapat menjadi lebih besar.

"Penurunan tarif PPh terkait revaluasi aset sebenarnya bagus karena memang selama ini ketinggian. Ini bisa menjadi insentif bagi swasta atau BUMN yang mau menjual obligasi atau IPO (penawaran saham perdana) karena nilai asetnya menjadi meningkat," jelasnya kepada CNN Indonesia, Kamis (22/10).


Secara tidak langsung, lanjutnya, fasilitas ini terkait dengan kebijakan Menteri Keuangan yang membatasi rasio utang terhadap total aset (Debt to Equity Ratio/DER) perusahaan yang menjadi faktor pengurang PPh menjadi 4:1.  

"Jadi ini melengkapi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang DER. Karena dengan DER dibatasi ruang berutang korporasi semakin kecil, sehingga dia harus revaluasi aset agar bisa berutang besar," katanya.

Amnesti Nasional

Namun, Yustinus Prastowo menduga ada pula keterkaitan tak langsung dari kebijakan ini dengan upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong program Pengampunan Nasional (special amnesty).

Selain dari struktur tarif berjenjang yang menyerupai, dia mengatakan fasilitas PPh revaluasi aset juga akan memberikan keringanan bagi WP pemilik harta di luar negeri yang ingin melakukan repatriasi atau mengembalikan asetnya.

"Tidak terkait langsung, tetapi ada hubungan. Kalau saya mau minta amnesti, itu kan harus melakukan penilaian harta berdasarkan harga wajar atau sesuai dengan kondisi sekarang. Nah itu kan kena pajak revaluasi," tuturnya.

Apabila merujuk pada RUU Pengampunan Nasional, Yustinus mengatakan, PPh revaluasi merupakan pajak terutang yang akan dibebaskan kepada pemohon amnesti. "Ini yang harus jelas karena bisa menjadi pajak ganda (dengan uang tebusan)," katanya.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro pada 15 Oktober lalu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan. pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Dalam beleid tersebut, tarif PPh atas selisih hasil revaluasi aset diturunkan berjenjang dari 10 persen menjadi 3 persen hingga 6 persen. Tarif PPh 3 persen dikenakan untuk permohonan yang diajukan pada periode Desember 2015, dengan pelaksanaan revaluasi aset pada bulan yang sama.

Sementara untuk permohonan yang diajukan pada periode 1 Januari hingga Juni 2016, dengan batas pelaksanaan revaluasi aset sampai dengan 30 Juni 2017, maka PPh final dikenakan sebesar 4 persen.

Tarif PPh final akan dikenakan lebih tinggi menjadi 6 persen jika permohonan diajukan dalam rentang waktu 1 Juli hingga 31 Desember 2016, dengan batas pelaksanaan penilaian kembali sampai dengan 31 Desember 2017.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Mekar Satria Utama memastikan tidak ada hubungan antara keringanan PPh revaluasi aset dengan gagasan special amnesty yang diinisiasi DPR.

Menurutnya, keringanan PPh revaluasi aset hanya diberikan kepada wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi, yang hartanya sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak.

Sementara untuk harta hasil repatriasi terkait dengan wacana special amnesty merupakan aset baru yang belum pernah terdata di DJP.

"Jadi tidak ada kaitannya karena ini untuk aset-aset yang ada di Indonesia. Kalau asetnya belum pernah atau tidak pernah dimasukkan atau dilaporkan, tidak bisa direvaluasi aset," katanya. (ags/ags)