PMN Ditentang DPR, Jokowi Utus Luhut Pandjaitan ke Senayan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengutus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menemui pimpinan DPR guna menindaklanjuti persoalan Penyertaan Modal Negara (PMN) di RAPBN 2016.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjelaskan, kedatangan Luhut ke gedung parlemen terutama untuk mengklarifikasi sejumlah hal terkait PNM yang dipertentangkan sejumlah fraksi.  

"Kami ngobrol-ngobrol saja. Dia diutus presiden untuk bicara, klarifikasi sejumlah hal. Kami sangat menghargai yang sudah jadi aspirasi fraksi-fraksi, tapi yang paling besar irisannya adalah soal PMN," jelasnya usai menerima kedatangan Menkopolhukam di gedung DPR, Jumat (30/10).

Luhut menemui pimpinan DPR secara diam-diam lewat pintu belakang gedung parlemen. Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon mengatakan, pimpinan DPR menyampaikan aspirasi sejumlah faksi yang menginginkan agar alokasi PMN untuk 22 BUMN dihapus dari RAPBN 2016.

'Dan dialokasikan untuk kepentingan lain. Kalau PMN dihapus, maka mengubah pasal dan mengubah asumsi utang. Itu catatan mayoritas fraksi," katanya.

Setelah mendengarkan aspirasi DPR, Menkopolhukam berjanji akan membicarakan hal ini dengan presiden. Namun, Fadli Zon merahasiakan lebih lanjut mengenai substansi pembahasan lain yang lebih penting dalam pertemuannya dengan Luhut Pandjaitan.

"Rahasia (untuk yang lain). Concern masalahnya itu. Saya juga sampaikan, tidak ada preseden BUMN diinjeksi dengan PMN. Ini bkn PT milik pribadi, tetapi Badan Usaha Milik Negara. Jadi harusnya menyejahterakan rakyat," tuturnya.

Sampai menunggu ditemukannya solusi, Fadli Zon mengatakan pimpinan DPR masih akan men-skors rapat paripurna pengesahan RAPBN. Intinya, catatan-catatan fraksi harus dirumuskan kembali dan disimpulkan menjadi sebuah solusi final.

"Pokoknya nanti dilihat hasil kesepakatan dari forum lobi," katanya.

Pilihan Redaksi Penolakan PMN Menguat, Jokowi Didesak Ganti Menteri BUMN Pengesahan RAPBN 2016 Alot, Menkeu Lobi Pimpinan DPR Target APBN 2016 Tak Tercapai, DPR Tantang Jokowi Mundur

Posisi Gerindra

Disinggung mengenai sikap Fraksi Partai Gerindra yang menentang  sendirian pengesahan RAPBN 2016, Fadli Zon menegaskan kembali faktor PMN sebagai dasarnya. Menurutnya, PMN lebih prinsipil untuk dipertentangkan dan menjadi faktor tunggal Gerindra untuk bisa menerima atau menolak RAPBN 2016.

"Kami meminta PMN dihapuskan. Kalau dihapuskan, konsekuensinya hapus pasal (terkait)," katanya.

Fadli Zon mempertanyakan motif pemerintah menggelontorkan begitu besar anggaran PMN untuk BUMN. Idealnya, pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMN bukan sebaliknya terus menyuntik modal.

"Sampai kapan (BUMN) mau disusui oleh APBN, menghisap APBN," katanya.

Hingga pembahsan terakhir di Badan Anggaran DPR, sembilan dari sepuluh fraksi di DPR menyetujui RAPBN 2016 dengan sejumlah catatan. Gerindra satu-satunya fraksi yang menolak untuk mengesahkan RAPBN 2016. (ags)