DPR dan Pemerintah Akhirnya Kompromi Sahkan APBN 2016
Yohannie Linggasari, Christie Stefanie, & Galih Gumelar | CNN Indonesia
Jumat, 30 Okt 2015 20:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 setelah melalui perdebatan sengit dalam rapat paripurna selaam sekitar 11 jam sejak pukul 10.00 WIB, Jumat (30/10).
Ketuk palu pimpinan rapat paripurna, Taufik Kurniawan, pada malam ini sekaligus menandai disepakatinya sejumlah asumsi makro ekonomi dan postur APBN 2016.
"DPR RI menyetujui RUU APBN menjadi UU APBN dengan catatan dari fraksi-fraksi menjadi bagian utuh dan tidak terpisahkan dari UU APBN yang wajib dilaksanakan pemerintah," ujar Taufik.
Terdapat tujuh asumsi makroekonomi dan empat target pembangunan yang disepakati sebagai indikator penilaian kinerja pemerintah pada tahun depan, sebagai berikut:
Selanjutnya, empat target pembangunan yang juga sepakati pemerintah dan DPR adalah sebagai berikut:
Selain itu, DPR dan pemerintah juga menyepakati postur APBN 2016, sebagai berikut:
Polemik yang paling menguras perhatian publik dan penghuni gedung parlemen adalah soal alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 40,42 triliun kepada 26 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Fraksi Partai Gerindra adalah satu dari 10 fraksi di parlemen yang paling keras menentang usulan kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno ini.
"Mengenai PMN, dikembalikan ke komisi terkait yang akan dibahas ke APBNP 2016 mendatang," lanjut Taufik.
(ags)
Ketuk palu pimpinan rapat paripurna, Taufik Kurniawan, pada malam ini sekaligus menandai disepakatinya sejumlah asumsi makro ekonomi dan postur APBN 2016.
"DPR RI menyetujui RUU APBN menjadi UU APBN dengan catatan dari fraksi-fraksi menjadi bagian utuh dan tidak terpisahkan dari UU APBN yang wajib dilaksanakan pemerintah," ujar Taufik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
| Indikator Makroekonomi | APBNP 2015 | APBN 2016 |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,7 | 5,3 |
| Inflasi (%) | 45,0 | 4,7 |
| Nilai Tukar (Rp/US$) | 12.500 | 13.900 |
| Suku Bunga SBN 3 bulan (%) | 6,2 | 5,5 |
| Harga Minyak/ICP (US$/barel) | 60 | 50 |
| Produksi Minyak (Ribu barel/hari) | 825 | 830 |
| Produksi Gas Bumi (Ribu barel/hari) | 1221 | 1155 |
Selanjutnya, empat target pembangunan yang juga sepakati pemerintah dan DPR adalah sebagai berikut:
| Target Pembangunan | APBNP 2015 | APBN 2016 |
| Pengangguran (%) | 5,6 | 5,2 - 5,5 |
| Angka Kemiskinan (%) | 10,3 | 9,0-10 |
| Gini ratio (indeks) | 0,4 | 0,39 |
| Indeks Pembangunan Manusia (indeks) | 69,4 | 70,1 |
Selain itu, DPR dan pemerintah juga menyepakati postur APBN 2016, sebagai berikut:
| Target (Rp triliun) | APBNP 2015 | APBN 2015 |
| Pendapatan Negara | 1.761,6 | 1.822,5 |
| Pendapatan Perpajakan | 1489,3 | 1546,6 |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 269,1 | 273,84 |
| Belanja Negara | 1.984,1 | 2.095,6 |
| Belanja Pemerintah Pusat | 1.319,5 | 1.325,5 |
| Transfer ke Daerah dan Dana Desa | 664,6 | 770,17 |
| Defisit/Pembiayaan | 222,5 (1,9% PDB) | 273,17 (2,1% PDB) |
Polemik yang paling menguras perhatian publik dan penghuni gedung parlemen adalah soal alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 40,42 triliun kepada 26 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Fraksi Partai Gerindra adalah satu dari 10 fraksi di parlemen yang paling keras menentang usulan kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno ini.
"Mengenai PMN, dikembalikan ke komisi terkait yang akan dibahas ke APBNP 2016 mendatang," lanjut Taufik.
(ags)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK