Selain PMN, Gerindra Cari Alasan Lain untuk Tolak RAPBN 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdebatan alot masih terjadi di Ruang Sidang Paripurna II Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya, fraksi Partai Gerindra masih belum menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dengan berbagai alasan.

Setelah mempermasalahkan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), kini partai berlambang Garuda itu menggunakan alasan transparansi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk menolak RUU tersebut.

Pilihan Redaksi PMN Ditentang DPR, Jokowi Utus Luhut Pandjaitan ke Senayan Gerindra Dorong Voting untuk Gagalkan RAPBN 2016 Tolak PMN ke BUMN, Gerindra akan Ganjal Pengesahan RAPBN 2016

Anggota DPR fraksi Partai Gerindra, Kardaya Warnika mengkritik kebijakan pemerintah mencabut subsidi energi secara bertahap. Menurutnya, saat ini sudah saatnya harga BBM bersubsidi turun dan sudah seharusnya pula pemerintah memberikan subsidi kepada rakyat.

"Memang selama ini pemerintah selalu menyalahkan depresiasi Rupiah yang turun, padahal turunnya hanya 9 persen. Sedangkan harga minyak turun 30 persen, kan masih ada gap menguntungkan disini. Tapi kok kenapa tidak turun-turun? Subsidi ini lari kemana?," jelas Kardaya di Gedung DPR RI, Jumat (30/10).

Dia menyinggung soal kebijakan pemerintah menahan harga premium  guna menahan laju kerugian PT Pertamina (Persero) akibat menjual harga BBM tersebut di atas harga pasar. Kardaya mengatakan, sudah seharusnya uang pemerintah digunakan untuk menyubsidi harga BBM, tetapi bukan untuk menutupi rugi Pertamina.

"Dengan tidak transparannya pemerintah sendiri, kami sangat condong lebih baik RAPBN tidak disetujui. Masa rakyat disuruh meyubsidi Pertamina? Sejak kapan? Ini sesuatu yang serius menyangkut hajat hidup banyak," katanya.

Selain harga BBM, Partai Gerindra juga mempersoalkan bencana kabut asap di sejumlah wilayah. Legislator Gerindra lainnya, Edhie Prabowo menjadikan sikap pemerintah yang terkesan abai terhadap bencana tersebut sebagai alasan untuk menolak pengesahan RAPBN 2016.

"Kami menggarisbawahi keseriusan pemerintah menanggapi keseriusan api asap ini. Keseriusan pemerintah di mana?" tuturnya.

Sejauh ini, sembilan fraksi sudah menyetujui pengesahan RAPBN 2016 dan tinggal Fraksi Gerindra yang menolak. Bahkan, Gerindra meminta sidang diskors sebelum pemerintah memberikan kejelasan soal PMN dan lain-lain.

"Kami masih membutuhkan kejelasan, kami minta sidang ini diskors," ujar anggota fraksi Partai Gerindra Ferry Djemi Francis.

Akhirnya, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan selaku pimpinan rapat kembali memutuskan skorsing rapat paripurna setelah mendengarkan putusan resmi 10 fraksi atas postur RAPBN 2016.

Menurutnya, DPR perlu berhati-hati terkait catatan-catatan yang diberikan beberapa fraksi DPR terutama menyangkut PMN.

"Dari meja pimpinan, kami mengusulkan skors sejenak untuk lobi, merumuskan redaksional apa yang akan disimpulkan," ujar Taufik.

Rapat paripurna dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Namun, pembahasan mengenai RAPBN 2016 dimulai sekitar pukul 11.15 WIB. Sejam pertama waktu rapat dihabiskan hanya untuk kontroversi digunakannya masker oleh pimpinan DPR saat membuka rapat paripurna.

Sekitar pukul 11.30 WIB, rapat paripurna diskors untuk melakukan Salat Jumat terlebih dahulu. Rapat paripurna kembali dibuka pada pukul 16.00 WIB. Dalam jeda waktu tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui adanya lobi antara pemerintah dan pimpinan DPR.

Rapat kembali diskorsing sekitar pukul 17.15 WIB dan akan dibuka sekitar pukul 19.00 WIB.

(ags)