Jokowi Tak Ingin Ada Alasan Lambatnya Belanja Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo kembali mendesak jajarannya untuk melakukan percepatan belanja negara dalam tahun anggaran mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Jokowi tidak menginginkan masalah birokrasi seperti penyesuaian anggaran akibat perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga menjadi alasan lambannya belanja yang dilakukan oleh pemerintah.

"Di rapat sidang kabinet tadi yang paling pertama dibicarakan adalah tidak boleh ada lagi alasan. Seperti tahun ini alasannya restrukturisasi karena ada perubahan kementerian. Tahun depan harus bisa lebih cepat, seberapa cepat saya tidak tahu," ujar Darmin di kantornya, Senin (2/11) malam.

Seperti diketahui, belanja negara menjadi topik yang berkali-kali mendapat perhatian khusus oleh Presiden Jokowi. Pasalnya, di tengah kelesuan konsumsi swasta serta anjloknya nilai perdagangan ekspor impor, belanja yang dilakukan pemerintah dinilai menjadi sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, sembilan bulan tahun anggaran 2015 berjalan di masa Pemerintahan Presiden Jokowi atau hingga akhir September, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja Pemerintah Negara mencapai 62,9 persen.

Berdasarkan data Kemenkeu yang dikutip Selasa (3/11), dari target belanja Pemerintah Pusat Rp 1.984,1 triliun dalam APBNP 2015, anggaran yang baru terserap baru Rp 1.248,9 triliun.

Realisasi tersebut terdiri dari pagu belanja pemerintah pusat di mana realisasinya baru Rp 737,7 triliun dari target Rp 1.319,5 triliun, meliputi belanja pegawai Rp 212,6 triliun dari pagu Rp 293,1 triliun, belanja barang Rp 108,2 triliun dari pagu Rp 238,8 triliun, belanja modal baru mencapai Rp 76,8 triliun dari pagu Rp 275,8 triliun.

Darmin menyebut jika dilihat dalam perkembangan tahun ke tahun, belanja modal memang selalu agresif di akhir tahun. Pasalnya, pembelanja modal biasanya dilakukan pada saat tender akhir tahun guna memenuhi kebutuhan proyek tahun depan.

"Kalau lihat perkembangan anggaran, belanja modal keluarnya November-Desember. Mungkin sampai bulan ini masih ada tapi bulan lalu paling cuma tender. Saya tahu itu karena saya dulu Dirjen Pajak,” jelasnya.

Pilihan Redaksi Pemerintah Tetapkan Indikator "Darurat Ekonomi" di APBN 2016 Serapan Anggaran Rendah, Jokowi Teriak Lagi Soal Belanja K/L Dapat Dana Terbesar, Kinerja Belanja 10 Instansi jadi Sorotan

Ia pun mengaku optimistis, selama sisa dua bulan ini pemerintah mampu mengoptimalkan belanja modal hingga lebih dari 50 persen.

Adapun untuk belanja subsidi, hingga 30 September realisasinya baru mencapai Rp 148,8 triliun dari pagu Rp 212,1 triliun. Belanja hibah Rp 400 miliar dari pagu Rp 4,6 triliun, belanja bantuan sosial Rp 66,1 triliun dari Rp 107,7 triliun, serta belanja lainnya Rp 2 triliun dari pagu Rp 1,7 triliun. Sementara transfer daerah dan dana desa realisasinya sudah mencapai Rp 511,2 triliun dari Rp 664,6 triliun. (gir/gir)