Pimpinan DPR Tolak Indonesia Gabung Trans-Pacific Partnership
Gilang Fauzi | CNN Indonesia
Rabu, 04 Nov 2015 16:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak keinginan Presiden Joko Widodo membawa Indonesia bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). Pasalnya, Indonesia dinilai belum siap untuk bersaing dengan negara-negara yang lebih maju dalam kerangka pasar bebas.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap TPP hanya akan meliberalisasikan secara masif industri yang ada di Indonesia. Menurutnya, TPP hanya akan menguntungkan jika industri nasional sudah mampu menghasilkan produk ekspor yang kompetitif.
"Kami tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar. Kalau kita hanya menjadi pasar, maka kita hanya menjadi loser," kata Fadli usai menerima kunjungan dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake, di Gedung DPR, Rabu (4/11).
Fadli mengaku telah menyampaikan pandangannnya itu kepada Robert Blake dalam pertemuan singkat di ruang kerjanya. Dalam hal ini, kata Fadli, Dubes AS pun menjelaskan bahwa perhatian Presiden Jokowi baru sebatas ucapan sehingga harus ada proses yang cukup panjang untuk mengkajinya.
"Dengan situasi yang ada di Indonesia saat ini masih sulit rasanya untuk bergabung TPP. Bahkan TPP ini di Amerika Serikat sendiri masih menjadi suatu perdebatan yang cukup kuat," kata dia.
Pandangan Fadli dilontarkan terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi untuk bergabung dengan TTP saat melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat Senin pekan lalu (26/10). Dalam kunjungannya, Jokowi sempat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama di Gedung Putih, Washington DC.
Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia di TPP hanya akan membuat negeri ini merugi.
Sebab, lanjut Agus, kemampuan industri nasional yang berorientasi ekspor Indonesia masih lemah karena belum ditunjang oleh infrastruktur yang baik.
"Sehingga nanti jika TPP ditandatangani, ini akan banjir produk-produk luar negeri. Di mana kita mempunyai populasi penduduk yang hebat, dan punya rasa penasaran yang hebat pula," kata Agus.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah menilai TPP dibentuk karena AS merasa tersaingi dengan dominasi pasar China dalam segala bidang. TPP, katanya, menjadi semacam jalan bagi AS untuk menjadikan Asia Pasifik sebagai jalan menekan negara lain.
Kalaupun Indonesia kukuh ingin bergabung dengan TPP, kata Fahri, pemerintah perlu melakukan persiapan dan upaya yang sangat luar biasa. Menurut Fahri, Istana dalam hal ini belum melakukan kajian yang komprehensif soal itu.
“Jika ada celetukan bahwa Indonesia bergabung dalam TPP, itu belum ada pertanggungjawabannya juga dan belum dibicarakan dengan DPR RI,” kata dia. (ags/gen)
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap TPP hanya akan meliberalisasikan secara masif industri yang ada di Indonesia. Menurutnya, TPP hanya akan menguntungkan jika industri nasional sudah mampu menghasilkan produk ekspor yang kompetitif.
"Kami tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar. Kalau kita hanya menjadi pasar, maka kita hanya menjadi loser," kata Fadli usai menerima kunjungan dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake, di Gedung DPR, Rabu (4/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan situasi yang ada di Indonesia saat ini masih sulit rasanya untuk bergabung TPP. Bahkan TPP ini di Amerika Serikat sendiri masih menjadi suatu perdebatan yang cukup kuat," kata dia.
Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia di TPP hanya akan membuat negeri ini merugi.
Sebab, lanjut Agus, kemampuan industri nasional yang berorientasi ekspor Indonesia masih lemah karena belum ditunjang oleh infrastruktur yang baik.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah menilai TPP dibentuk karena AS merasa tersaingi dengan dominasi pasar China dalam segala bidang. TPP, katanya, menjadi semacam jalan bagi AS untuk menjadikan Asia Pasifik sebagai jalan menekan negara lain.
Kalaupun Indonesia kukuh ingin bergabung dengan TPP, kata Fahri, pemerintah perlu melakukan persiapan dan upaya yang sangat luar biasa. Menurut Fahri, Istana dalam hal ini belum melakukan kajian yang komprehensif soal itu.
“Jika ada celetukan bahwa Indonesia bergabung dalam TPP, itu belum ada pertanggungjawabannya juga dan belum dibicarakan dengan DPR RI,” kata dia. (ags/gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK