Wijaya Karya Incar Rp 2,8 T Lewat Right Issue Tahun Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tak hanya akan menerbitkan obligasi senilai Rp 6 triliun, tetapi juga membidik pembiayaan sebesar Rp 2,8 triliun melalui penawaran 1 juta saham baru (rights issue).

Aksi korporasi ini diambil guna menyiasati rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang belum pasti pasca dibekukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Direktur Keuangan Wijaya Karya, Adji Firmantoro mengatakan, pemerintah akan kembali membahas PMN untuk 24 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada APBN-Perubahan 2016. Adapun jumlah suntikan modal negara yang diminta perseroan mencapai Rp 4 triliun.

"Sekarang kami masih menunggu dari DPR apakah PMN jadi atau tidak," kata Adji di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (9/11).

Apabila nantinya DPR kembali menolak PMN, Adji mengatakan perusahaan konstruksi pelat merah itu bakal tetap melaksanakan rights issue. Namun, ia mengaku hal itu dilakukan dengan syarat porsi saham pemerintah tetap menjadi mayoritas.

"Rights issue dengan asumsi Rp 2.800 per lembar saham, maka kami akan memperoleh Rp 2,8 triliun. Tadi habis dari Kementerian BUMN, pemerintah sahamnya tidak boleh kurang dari 55 persen," tutur Adji.

Pilihan Redaksi Oktober, Wijaya Karya Baru Penuhi 55% Target Kontrak Baru PMN Diganjal DPR, Wijaya Karya Rilis Obligasi Rp 6 Triliun Wijaya Karya Jamin Tak Gunakan PMN Untuk Kereta Cepat

Selain itu, Adji mengatakan perseroan juga tengah mengkaji penerbitan obligasi guna mengantisipasi ketidakjelasan PMN. Perseroan berencana menerbitkan obligasi hingga Rp 6 triliun dalam lima tahun.

"Kami akan terus menjalankan proyek. Jika PMN tertunda, kami akan mencari pendanaan melalui pasar modal salah satunya PUB (Penawaran Umum Berkelanjutan) senilai Rp 6 triliun," kata Adji.

Sementara itu, Direktur Utama Wijaya Karya, Bintang Perbowo mengharapkan DPR menyetujui usulan PMN yang diajukan perusahaannya untuk tahun depan senilai Rp 4 triliun. Bantuan pemerintah itu penting menurutnya agar perseroan tidak terbebani bunga pinjaman dalam eksekusi berbagai proyeknya.

"Keuntungannya bisa lebih kecil jika tidak ada PMN, kami terbebani bunga," ucap Bintang di tempat yang sama.

Komposisi kepemilikan saham Wijaya Karya pada saat ini adalah  pemerintah menguasai 4 miliar lembar saham (65,05 persen), publik 2,14 miliar saham (34,951 persen), Bintang Perbowo (direksi) 0,02 persen atau 1,50 juta saham, Budi Hato (direksi) 0,0016 persen atau 100 ribu saham, dan Adji Firmantoro (direksi) 0,023 persen atau 1,43 juta saham.