Hasil Audit Petral Dinilai Kurang Komprehensif
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Minggu, 15 Nov 2015 17:04 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pihak menyatakan audit forensik yang dilakukan PT Pertamina (Persero) terhadap Pertamina Energy Trading Limited (Petral) selama 2012-2015, seharusnya bisa dilakukan lebih mendalam. Hasil audit tersebut juga diharapkan bakal mendapat tindaklanjut hingga tuntas.
"Saya harap ada tindak lanjut konkret, concern publik harus ditindaklanjuti dengan mengadakan audit ke belakang," kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, dalam Diskusi Energi Kita tentang Petral, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (15/11).
Marwan mengatakan, audit setidaknya bisa dimulai dari tahun 2009, untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Ia juga meminta agar audit ini ditindaklanjuti secara tuntas dan tidak hanya jadi isu sesaat.
Pasalnya, dari pengalaman yang sudah-sudah, Marwan berujar hak semacam ini hanya dijadikan proteksi politik, untuk menjadi alat barter politik atau semacam kartu truf pemegang kekuasaan.
"Saya tidak mengatakan sekarang seperti itu, tapi pengalaman telah membuktikan. Jangan sampai itu terulang kembali," kata Marwan.
Dengan demikian, menurut Marwan, temuan audit harus ditindaklanjuti dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, ia melihat dalam kasus ini, terdapat 'pemain' di luar lingkungan Pertamina dan Petral yang tak tersentuh selama bertahun-tahun lamanya, sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Selama sepuluh tahun, isu mafia minyak jadi pertanyaan sekaligus gugatan publik. Maksud saya ini hanya bisa dilakukan kalau ada endorsement," ujar Marwan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan penyelesaian persoalan di Petral tidak hanya selesai dengan menyebut mafia minyak bermain di sana.
Sebab, menurutnya mafia selalu menjadi kambing hitam tanpa ada pihak yang diungkap menjadi pelaku kepada publik. Jika seperti itu, Enny berkata hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah.
"Jangan ada politisasi lagi. Jangan hanya mencari kambing hitam saja, yang utama kita tangkap tikusnya," ujar Enny.
Enny juga mengatakan, audit kepada Petral seharusnya dapat dilakukan dengan menyisir tahun-tahun sebelumnya. Hal ini agar dapat diketahui bagaimana praktek penyalahgunaan terjadi.
Hasil audit Petral, sebelumnya telah disampaikan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dalam konfrensi persnya beberapa hari lalu. Dwi memaparkan terdapat tiga temuan utama dari audit yang dilakukan terhadap Pertal.
Dwi mengungkapkan, hasil audit menemukan adanya kebijakan manajemen PES yang membatasi ruang gerak perusahaan minyak nasional (NOC) untuk menjadi peserta di dalam pelaksanaan tender pengadaan minyak mentah dan BBM impor.
Sementara dalam temuan kedua, diketahui terjadi kebocoran informasi rahasia mengenai detail pelaksanaan tender. Sementara temuan ketiga, Dwi bilang adanya kebocoran informasi tadi membuat ada pihak eksternal yang memengaruhi penentuan pemenang tender.
"Ada juga kejanggalan dalam penunjukan penyedia jasa marine service dan inspektor. Jadi hal-hal ini yang menjadi anomali dalam pengadaan PES yang menyebabkan harga minyak dan produk minyak lebih tinggi," kata Dwi. (gir/gir)
"Saya harap ada tindak lanjut konkret, concern publik harus ditindaklanjuti dengan mengadakan audit ke belakang," kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, dalam Diskusi Energi Kita tentang Petral, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (15/11).
Marwan mengatakan, audit setidaknya bisa dimulai dari tahun 2009, untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Ia juga meminta agar audit ini ditindaklanjuti secara tuntas dan tidak hanya jadi isu sesaat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tidak mengatakan sekarang seperti itu, tapi pengalaman telah membuktikan. Jangan sampai itu terulang kembali," kata Marwan.
"Selama sepuluh tahun, isu mafia minyak jadi pertanyaan sekaligus gugatan publik. Maksud saya ini hanya bisa dilakukan kalau ada endorsement," ujar Marwan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan penyelesaian persoalan di Petral tidak hanya selesai dengan menyebut mafia minyak bermain di sana.
Sebab, menurutnya mafia selalu menjadi kambing hitam tanpa ada pihak yang diungkap menjadi pelaku kepada publik. Jika seperti itu, Enny berkata hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah.
"Jangan ada politisasi lagi. Jangan hanya mencari kambing hitam saja, yang utama kita tangkap tikusnya," ujar Enny.
Enny juga mengatakan, audit kepada Petral seharusnya dapat dilakukan dengan menyisir tahun-tahun sebelumnya. Hal ini agar dapat diketahui bagaimana praktek penyalahgunaan terjadi.
Hasil audit Petral, sebelumnya telah disampaikan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dalam konfrensi persnya beberapa hari lalu. Dwi memaparkan terdapat tiga temuan utama dari audit yang dilakukan terhadap Pertal.
Sementara dalam temuan kedua, diketahui terjadi kebocoran informasi rahasia mengenai detail pelaksanaan tender. Sementara temuan ketiga, Dwi bilang adanya kebocoran informasi tadi membuat ada pihak eksternal yang memengaruhi penentuan pemenang tender.
"Ada juga kejanggalan dalam penunjukan penyedia jasa marine service dan inspektor. Jadi hal-hal ini yang menjadi anomali dalam pengadaan PES yang menyebabkan harga minyak dan produk minyak lebih tinggi," kata Dwi. (gir/gir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK