Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto memaparkan temuan pertama adalah adanya kebijakan manajemen PES yang membatasi ruang gerak perusahaan minyak nasional (NOC) untuk menjadi peserta di dalam pelaksanaan tender pengadaan minyak mentah dan BBM impor.
Kedua, lanjutnya, terjadi kebocoran informasi rahasia mengenai detil pelaksanaan tender. Ketiga, kebocoran informasi itu membuat ada pihak eksternal yang memengaruhi penentuan pemenang tender.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski telah mengantongi hasil akhir audit forensik, Dwi enggan merinci pihak-pihak mana saja yang disinyalir turut menerima keuntungan dari praktik kongkalikong di dalam pengadaan minyak dan BBM impor itu.
Di mana beberapa perbaikan tersebut meliputi perbaikan proses bisnis pengadaan minyak dan BBM, meningkatkan aspek keterbukaan dan kepatuhan tender, mengevaluasi para mitra yang akan dan menjadi penyedia minyak dan BBM, serta melakukan pengawasan yang lebih baik dengan membentuk komite pengawas.
Selain itu, lanjut Dwi, Pertamina juga akan menindak para pegawainya yang terlibat dengan menyampaikan hasil audit kepada pihak yang berwenang.
"Soal pihak berwenang, nomor satu adalah pemegang saham. Kemudian kalau untuk pihak terkait (hukum) kami akan konsultasikan lebih dulu dengan pemegang saham," terang Dwi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman menargetkan proses likuidasi Petral sendiri bisa selesai pada April 2016.
"Aset petral akan diambil Pertamina. Saat ini kami masih menyelesaikan piutang atas beberapa klaim," tutur Arief. (ags)