Program Konversi BBM Terkendala AMDAL Pembangunan SPBG

Jakarta, CNN Indonesia -- Rumitnya penerbitan izin dan pembuatan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) menjadi salah satu penghambat program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) di Indonesia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan kondisi tersebut diperparah dengan masih mahalnya perangkat converter kit.

"Ini hambatan yang signifikan. Izin dari Pemerintah Daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Wiratmaja di Jakarta, Senin (16/11).

Meski masih menemui banyak kendala, Wiratmaja memastikan pemerintah berkomitmen akan terus melanjutkan program konversi yang telah dirintis sejak 1998 lalu.

Selain menyiapkan regulasi yang akan menjadi landasan untuk memberikan converter kit secara gratis, katanya pemerintah juga bakal menambah jumlah SPBG di beberapa wilayah.

Di mana wilayah yang akan menjadi prioritas meliputi Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), Pantai Utara Jawa (Pantura), Balikpapan, Samarinda hingga Palembang di Sumatera Selatan.

"Kami juga akan sebarkan converter kit secara gratis untuk kendaraan umum tapi masih tunggu regulasi. Kalau sekarang ada 18 SPBG, nanti akan ditambah 53 SPBG lagi jadi akhir tahun 2016 mungkin akan ada 71 SPBG," kata Wiratmaja.

Pilihan Redaksi Pemerintah Berencana Tambah Margin Pengusaha SPBG Program Gas Kota Masih Hadapi Banyak Kendala Pemerintah Ubah Tujuh Hal dalam Aturan Terbaru DMO Gas Bumi Indonesia Butuh Duit US$ 22 Miliar untuk Infrastruktur Gas

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto memastikan bakal mendukung pelaksanaan program konversi yang dicanangkan pemerintah.

Selain bakal memperbanyak unit pengisian gas melalui SPBG dan Mobile Refuelling Unit (MRU) produk Envogas, perusahaan pelat merah di sektor minyak dan gas bumi itu juga akan menambah pasokan gas bagi kendaraan bermotor.

"Disampaikan kalau 2015 penjualan gas sudah mencapai 42 ribu kiloliter setara premium (klsp). Dan (targetnya) 2016 meningkat jadi 47,5 ribu kiloliter setara premium. Insya allah akan meningkat terus dengan kebijakan pemerintah yang baru," tutur Dwi.

Sementara itu, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi Sutanto Soehodho menjanjikan akan memangkas beberapa perizinan untuk mempermudah mekanisme pembangunan SPBG.

"Kami sudah pakai Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kalau kendala lahan, memang itu yang sulit," tambah Sutanto. (gen)