Manila, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia akan melobi pemerintah Kanada agar meloloskan produk kelapa sawit mentah (
Crude Palm Oil/CPO) masuk dalam komoditas
Development Goods atau produk perdagangan yang berkontribusi terhadap pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.
Konsep Development Goods sendiri menguat dalam pembahasan tingkat tinggi menteri-menteri negara APEC (APEC
Ministerial Meeting/AMM) yang berlangsung di Manila Filipina sejak Senin (16/11).
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia saat ini tengah memperjuangkan konsep pengurangan tarif dari perdagangan produk Development Goods. Hal itu juga akan dibawa dalam pertemuan bilateral yang akan dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan perwakilan pemerintah Kanada hari ini, Rabu (18/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Retno mengatakan saat ini hubungan dagang Indonesia dengan Kanada terjalin cukup baik, meski Indonesia masih mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US$ 2,6 miliar dari Kanada.
"Oleh karena itu kita ingin membuka akses yang lebih besar untuk produk Indonesia. Dan mengimbanginya dengan kemudahan investasi Kanada di Indonesia. Salah satunya di bidang kelapa sawit," ujar Retno kepada
CNN Indonesia usai pertemuan tingkat menteri di APEC Manila, kemarin.
Saat ini, untuk produk-produk yang masuk dalam
Development Goods tersebut masih dikenakan tarif rata-rata sebesar 13,5 persen. Sementara, rata-rata tarif yang diberlakukan pada negara-negara anggota APEC berkisar pada angka 5,8 persen.
Secara keseluruhan Retno mengatakan forum AMM sudah cukup mengakomodir sejumlah prioritas. Selain
Development Goods, isu kemaritiman dan konektivitas sudah dibahas dengan baik dalam forum AMM. Para delegasi AMM sepakat akan meneruskan pembahasan mengenai
Development Goods dalam APEC tahun depan yang akan digelar di Peru.
"Pembahasannya saya nilai lancar dan saya kira kepentingan-kepentingan Indonesia sudah terwakili di dalam hasil pertemuan tingkat menteri," ujar Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu.