Wapres JK Ancam Pengemplang Pajak di Munas Kadin

Bandung, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyindir kepatuhan para pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia selaku wajib pajak. Dia mengancam akan mengenakan sanksi bagi siapapun yang tidak taat membayar pajak.

"Jangan protes bunga tinggi, tak ada pelabuhan, itu semua dari pajak. Tidak ada dari kantong Jokowi-JK.‎ Tanpa pajak tak bisa buat apa-apa dan itu kembali pada Anda. Anda bayar pajak kita bikin jalan. Anda tidak bayar ya ada sanksinya," ujar JK saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) VII Kadin Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Senin (23/11).

Menurut JK, untuk menumbuh-kembangkan dunia usaha maka pelaku bisnis harus mengimbanginya dengan membayar pajak tepat waktu. Setoran pajak itu yang kemudian menjadi modal pemerintah membangun infrastruktur dan mendanai program-program andalan pemerintahan Jokowi-JK.

Pilihan Redaksi Perluasan PPh 22 Barang Mewah Berlanjut Meski Diprotes Kadin Dikritik Pengusaha, Menkeu Perlunak Taktik Berburu Pajak Asosiasi Pengusaha Dukung Sunset Policy Jilid II

"Apapun usaha Anda, 25 persen milik pemerintah. Jadi bayar pajak. Segera bayar pajak, kalau tidak karena milik bersama ya bisa kita tarik," katanya menegaskan.

Sebelumnya,Kadin Indonesia melalui ketua umumnya Suryo Bambang Sulisto lebih dahulu mengkritik rencana pemerintah menerapkan beberapa aturan pengenaan pajak kepada para pelaku usaha di tengah pelemahan rupiah. Dia menilai ekstensifikasi yang dilakukan DJP terlalu membabi buta dan terlalu instan.

"Saya pikir kalau harus mencapai (target pajak naik) 40 persen, seperti nembakin binatang di kebun binatang. Perlu dipikirkan matang-matang, apakah itu yang perlu dilakukan," ujarnya. (ags/gen)