Revaluasi Rampung, Aset BNI Melonjak Rp 12 Triliun
CNN Indonesia
Rabu, 25 Nov 2015 11:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Aset PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meningkat Rp12,3 triliun setelah dilakukan penilaian ulang (revaluasi). Sebagai eksesnya, bank pelat merah ini dikenakan pajak penghasilan (PPh) final sebesar 3 persen atau sekitar Rp200 miliar.
Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni menyatakan pihaknya telah menyelesaikan proses revaluasi aset sebelum tahun berakhir guna memperbesar rasio kecukupan modal dan mengakselerasi pertumbuhan kredit.
“Kita sudah selesai revaluasi aset dan pajak sudah kita bayar. Kurang lebih menambah aset senilai Rp 12,3 triliun. Pajaknya sekitar Rp 190-Rp 200 miliar,” ujarnya usai membuka perdagangan saham di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (25/11).
Achmad menjelaskan, mayoritas aset perseroan yang dinilai ulang berupa tanah dan bangunan. Hal itu, lanjutnya, yang membuat nilai aset BNI melonjak tinggi mengikuti kenaikan harga tanah per wilayah.
“Itu revaluasi kebanyakan aset tanah dan bangunan. Ada kantor, rumah dinas, wisma pelatihan dan lainnya. Jadi mengikuti penaikan harga tanah di setiap daerah,” jelasnya.
Dengan rampungnya revaluasi aset ini, Achmad mengatakan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) BNI meningkat 2 persen. Hal ini diyakini Achmad bakal meningkatkan penyaluran kredit perseroan pada tahun depan.
“Tentunya CAR kita nambah, berarti leverage kita makin besar. Dengan menambah CAR hingga 2 persen lebih, bisa menambah ekspansi penyaluran kredit kita. Pertumbuhannya akan lebih besar dibandingkan sekarang. Target kami tahun depan kredit bisa tumbuh 14-16 persen,” tuturnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku telah menerima setoran PPh atar revaluasi aset dari lima perusahaan sekitar Rp300 miliar dalam enam pekan terakhir. Dengan memanfaatkan keringanan tarif PPh menjadi 3 persen, nilai aset kelima perusahaan tersebut per 20 November 2015 naik menjadi Rp 10 triliun.
Adapun kelima perusahaan yang memanfaatkan insentif keringanan tarif PPh revaluasi aset terdiri dari dua perusahaan otomotif, satu bank BUMN, dan dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Pada 15 Oktober 2015, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan. pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.
Dalam aturan tersebut, tarif PPh atas selisih hasil revaluasi aset diturunkan berjenjang dari 10 persen menjadi 3 persen hingga 6 persen. Tarif PPh 3 persen dikenakan untuk permohonan yang diajukan pada periode Desember 2015, dengan pelaksanaan revaluasi aset pada bulan yang sama.
Sementara untuk permohonan yang diajukan pada periode 1 Januari hingga Juni 2016, dengan batas pelaksanaan revaluasi aset sampai dengan 30 Juni 2017, maka PPh final dikenakan sebesar 4 persen.
Tarif PPh final akan dikenakan lebih tinggi menjadi 6 persen jika permohonan diajukan dalam rentang waktu 1 Juli hingga 31 Desember 2016, dengan batas pelaksanaan penilaian kembali sampai dengan 31 Desember 2017.
Kinerja BNI
Dalam 10 bulan pertama tahun ini BNI membukukan laba bersih sebesar Rp6,7 triliun, turun 16 persen secara tahunan. Pasalnya, dalam bulan Oktober terlihat adanya peningkatan biaya provisi, sehingga terjadi penurunan laba bersih 35 persen sekitar Rp 912 miliar secara bulanan.
“Rasio biaya terhadap pendapatan adalah 38 persen pada bulan Oktober dan 44 persen di 10 bulan pertama 2015. Namun ini tidak dapat membantu untuk mendukung penurunan laba. Kami memproyeksikan laba bersih BNI sebesar Rp 9 triliun untuk tahun 2015, pertumbuhan kredit 13 persen dan 2,9 persen NPL (rasio kredit macet) pada akhir tahun ini,” ujar analis Mandiri Sekuritas, Tjandra Lienandjaja.
Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni menyatakan pihaknya telah menyelesaikan proses revaluasi aset sebelum tahun berakhir guna memperbesar rasio kecukupan modal dan mengakselerasi pertumbuhan kredit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Itu revaluasi kebanyakan aset tanah dan bangunan. Ada kantor, rumah dinas, wisma pelatihan dan lainnya. Jadi mengikuti penaikan harga tanah di setiap daerah,” jelasnya.
“Tentunya CAR kita nambah, berarti leverage kita makin besar. Dengan menambah CAR hingga 2 persen lebih, bisa menambah ekspansi penyaluran kredit kita. Pertumbuhannya akan lebih besar dibandingkan sekarang. Target kami tahun depan kredit bisa tumbuh 14-16 persen,” tuturnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku telah menerima setoran PPh atar revaluasi aset dari lima perusahaan sekitar Rp300 miliar dalam enam pekan terakhir. Dengan memanfaatkan keringanan tarif PPh menjadi 3 persen, nilai aset kelima perusahaan tersebut per 20 November 2015 naik menjadi Rp 10 triliun.
Adapun kelima perusahaan yang memanfaatkan insentif keringanan tarif PPh revaluasi aset terdiri dari dua perusahaan otomotif, satu bank BUMN, dan dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Pada 15 Oktober 2015, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan. pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.
Dalam aturan tersebut, tarif PPh atas selisih hasil revaluasi aset diturunkan berjenjang dari 10 persen menjadi 3 persen hingga 6 persen. Tarif PPh 3 persen dikenakan untuk permohonan yang diajukan pada periode Desember 2015, dengan pelaksanaan revaluasi aset pada bulan yang sama.
Sementara untuk permohonan yang diajukan pada periode 1 Januari hingga Juni 2016, dengan batas pelaksanaan revaluasi aset sampai dengan 30 Juni 2017, maka PPh final dikenakan sebesar 4 persen.
Tarif PPh final akan dikenakan lebih tinggi menjadi 6 persen jika permohonan diajukan dalam rentang waktu 1 Juli hingga 31 Desember 2016, dengan batas pelaksanaan penilaian kembali sampai dengan 31 Desember 2017.
Kinerja BNI
Dalam 10 bulan pertama tahun ini BNI membukukan laba bersih sebesar Rp6,7 triliun, turun 16 persen secara tahunan. Pasalnya, dalam bulan Oktober terlihat adanya peningkatan biaya provisi, sehingga terjadi penurunan laba bersih 35 persen sekitar Rp 912 miliar secara bulanan.
“Rasio biaya terhadap pendapatan adalah 38 persen pada bulan Oktober dan 44 persen di 10 bulan pertama 2015. Namun ini tidak dapat membantu untuk mendukung penurunan laba. Kami memproyeksikan laba bersih BNI sebesar Rp 9 triliun untuk tahun 2015, pertumbuhan kredit 13 persen dan 2,9 persen NPL (rasio kredit macet) pada akhir tahun ini,” ujar analis Mandiri Sekuritas, Tjandra Lienandjaja.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK