PLN Dapat Pinjaman dari ADB US$600 Juta

Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN  (Persero) mendapatkan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) senilai US$600 juta dengan skema penjaminan pemerintah berbasis hasil. Pinjaman tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi di Sumatera.

Dokumen penjaminan pemerintah diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro  kepada Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Senin (7/12).

Nicke menjelaskan pinjaman tersebut akan digunakan PLN untuk  mengembangkan dan memperkuat keandalan sistem ketenagalistrikan di wilayah Sumatera, sekaligus memperluas penetrasi jaringan tenaga listrik dalam mendukung implementasi program pembangunan pembangkit tenaga listrik 35 ribu MW.

Adapun lingkup program tersebut meliputi pembangunan Jaringan Tegangan Tinggi (JTT) sepanjang 19.305 kilo meter sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 18.200 kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 19.300 kms, dan trafo sebesar 6.987 Mega Volt Ampere (MVA).

"Pemberian jaminan Pemerintah pada direct lending ini sangat membantu PLN dalam merealisasikan Program 35.000 MW," ujar Nicke Widyawati.

Dia mengatakan, diperlukan infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi untuk memasok listrik kepada seluruh pelanggan gun amenyukseskan program penyediaan listrik 35 ribu MW.  

Karenanya, pembiayaan dari ADB ini dianggap sebagai salah satu terobosan untuk menjawab kebutuhan pendanaan bagi PLN dalam membangun infrastruktur transmisi dan distribusi.

"Dana pinjaman akan digunakan untuk membangun jaringan transmisi dan distribusi di Sumatera, sehinga dapat meningkatkan rasio elektrifikasi," tambah Nicke.

Pinjaman langsung dengan jaminan pemerintah berbasis hasil ini merupakan yang pertama di Indonesia, dan pertama di dunia untuk sektor energi.

Setelah berjalan di Sumatera, kata Nicke PLN dan ADB berencana untuk memperluas cakupan ke sistem kelistrikan Indonesia Bagian Timur, Indonesia Bagian Tengah, dan Jawa-Bali.

"Dengan demikian, PLN secara bertahap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dalam hal kualitas maupun kuantitas," katanya.

Untuk implementasi proyek awal, menurut Nicke program ini akan berlangsung selama 5 tahun mulai dari 2015 hingga 2019 dengan dilakukan monitoring indikator kinerja yang menentukan besaran penyerapan pinjaman (Result-Based Lending). (ags)