Anggaran FLPP Ludes, Pemerintah Tetap Minta Bank Salurkan KPR
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Kamis, 10 Des 2015 15:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum (PUPR) akan terus mendorong bank-bank nasional untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga akhir tahun. Imbauan tersebut dilontarkan menyusul telah habisnya alokasi anggaran FLPP tahun ini yang mencapai Rp 5,1 triliun.
"Dana FLPP 2015 sudah habis tetapi program tetap dilanjutkan," ujar Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (10/12).
Maurin mengungkapkan, seiring dengan habisnya anggaran FLPP sejak pertengahan 2015 pemerintah akan melanjutkan program pemberian fasilitas tersebut melalui subsidi selisih angsuran.
Hal ini dimungkinkan lantaran di dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 disebutkan bahwa realisasi KPR 2014 dan 2015 bisa dibayar dari alokasi anggaran FLPP 2016 sebanyak Rp 9,23 triliun, selama telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP).
"Kalau kita hitung ini berapa yang diberikan pemerintah ke masyarakat MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), jika harga rumah Rp 100 juta yang diberikan pemerintah sekitar Rp 250 ribu per bulan, per tahun sekitar Rp 3 juta, 20 tahun sekitar Rp 60 juta bagi MBR," kata Maurin. (dim/gen)
"Dana FLPP 2015 sudah habis tetapi program tetap dilanjutkan," ujar Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (10/12).
Maurin mengungkapkan, seiring dengan habisnya anggaran FLPP sejak pertengahan 2015 pemerintah akan melanjutkan program pemberian fasilitas tersebut melalui subsidi selisih angsuran.
Hal ini dimungkinkan lantaran di dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 disebutkan bahwa realisasi KPR 2014 dan 2015 bisa dibayar dari alokasi anggaran FLPP 2016 sebanyak Rp 9,23 triliun, selama telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP).
"Saya tadi ngobrol dengan Pak Maryono (Direktur Utama BTN) dan BTN akan bisa membiayai hingga 261 ribu rumah dengan skema FLPP sampai akhir 2015," ujarnya.
Seperti diketahui, permintaan rumah bersubsidi tahun ini tercatat meningkat pesat jika dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 40 ribuan unit.
Sebagai penyalur KPR terbanyak di Indonesia, manajemen PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyatakan bakal menyalurkan rumah bersubsidi sebanyak 261 ribu unit, atau empat kali lipat dari realisasi dana FLPP 2015 yang diperuntukkan bagi pembangunan 58.300 unit rumah.
Maurin mengungkapkan, melonjaknya permintaan KPR bersubsidi tahun ini berangkat dari meningkatnya daya beli masyarakat dalam beberapa waktu ke belakang. Naiknya daya beli masyarakat pun disinyalir berasal dari bantuan pemerintah untuk KPR FLPP seperti uang muka hanya 1 persen dari harga rumah, suku bunga flat sebesar 5 persen untuk 20 tahun, serta bantuan uang muka tunai Rp 4 juta per unit.
Sementara dari sisi penawaran, pemerintah juga akan memberikan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang nilainya mencapai Rp 6,25 juta per unit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai penyalur KPR terbanyak di Indonesia, manajemen PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyatakan bakal menyalurkan rumah bersubsidi sebanyak 261 ribu unit, atau empat kali lipat dari realisasi dana FLPP 2015 yang diperuntukkan bagi pembangunan 58.300 unit rumah.
Sementara dari sisi penawaran, pemerintah juga akan memberikan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang nilainya mencapai Rp 6,25 juta per unit.
"Kalau kita hitung ini berapa yang diberikan pemerintah ke masyarakat MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), jika harga rumah Rp 100 juta yang diberikan pemerintah sekitar Rp 250 ribu per bulan, per tahun sekitar Rp 3 juta, 20 tahun sekitar Rp 60 juta bagi MBR," kata Maurin.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK