UU Pengampunan Pajak Tak Selesai Tahun Ini, Menkeu Putar Otak

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan pajak atau tax amnesty harus molor hingga tahun depan. Sidang Paripurna yang digelar Badan Legislasi (Baleg) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Selasa (15/12) sepakat memutuskan pembahasan RUU tersebut baru akan dilakukan tahun depan.

Mengetahui hal itu, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro pun tak bisa berharap tax amnesty bisa membantu menggenjot penerimaan mulai awal 2016.

Menurut Bambang, ia bakal fokus mencari upaya lain guna mengejar target penerimaan pajak 2016 yang mencapai Rp 1.350 triliun.

"RUU Tax Amnesty dibahas di masa sidang selanjutnya, yaitu tahun depan. Kita harus punya upaya lain, pokoknya bekerja keras," ujar Bambang di kantornya, Selasa (15/12).

Pilihan Redaksi DPR Ungkap Alasan RUU Pengampunan Pajak Tak Lagi Prioritas Interupsi dan Lobi Warnai Paripurna RUU Tax Amnesty dan KPK DPR Sepakat RUU Tax Amnesty dan KPK Masuk Prolegnas 2015

Sementara itu Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan mundurnya pembahasan RUU Pengampunan Pajak tidak akan mengganggu upaya memungut pajak sampai detik terakhir di tahun ini. Ia mengaku sudah memiliki strategi untuk memaksimalkan upaya pemungutan pajak dalam satu bulan terakhir.

"Strateginya dialog, memanggil Wajib Pajak dan bergotong royong. Sudah itu saja," jelasnya.

Walau Baleg DPR dan pemerintah sepakat menjadikan RUU Pengampunan Pajak sebagai inisaitif pemerintah, pembahasannya baru bisa dilakukan setelah ada pengesahan bahwa RUU ini masuk program legislasi nasional (Prolegnas). Masa sidang selanjutnya pun diperkirakan akan dilakukan pada Januari 2016 mendatang, dan setelah itu pun kebijakan tersebut tidak bisa langsung diimplementasikan.

"Misalnya diketok hari ini, kan tidak bisa langsung. Harus sosialisasi. Sosialisasinya kalau bisa setiap hari, sampai semua bisa ikut," katanya. (gen)