Pemerintah Layangkan Surat Teguran Kedua untuk Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal melayangkan surat teguran kedua karena manajemen PT Freeport Indonesia belum juga menyerahkan dokumen harga penawaran atas divestasi 10,64 persen sahamnya kepada pemerintah.

“Sebelum sampai ke default, kan melalui peringatan satu sampai tiga. Jadi sekarang kami sudah menyiapkan surat peringatan kedua untuk manajemen yang akan dikirim dalam waktu dekat,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono di Jakarta, Rabu (16/12).

Meski harus melayangkan teguran kedua, Bambang masih meyakini manajemen Freeport akan menyerahkan penawaran dalam waktu dekat.

“Mereka punya waktu sampai Januari dan kami sudah bicara dengan mereka. Masa harus ditegur terus sih," kata Bambang.

Sebelumnya, manajemen Freeport mengatakan belum memiliki hitungan (valuasi) atas saham sebesar 10,64 persen yang wajib dilepas kepada Indonesia.

Pilihan Redaksi Jokowi Emoh Bahas Perpanjangan Kontrak Freeport Sebelum 2019 Lewat 2 Bulan Batas Waktu, Freeport Tak Juga Tawarkan Saham PPP Djan Faridz Minta Setya Novanto Dipecat dari DPR

"Belum, tapi kami sudah berkomitmen untuk divestasi," ujar Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama, kemarin.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, Freeport wajib menawarkan saham sebanyak 30 persen karena melakukan aktivitas pertambangan bawah tanah.

Karena sejauh ini pemerintah baru mengantongi 9,36 persen, maka Freeport masih harus melepas 20,64 persen sahamnya secara bertahap. Untuk tahun ini, Freeport diharuskan mendivestasikan 10,64 persen sahamnya guna menggenapi 20 persen kepemilikan nasional.

Pemerintah mendapat kesempatan perdana untuk menawar saham Freeport dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal penawaran yang ditetapkan.

Apabila pemerintah tak berminat, maka kesempatan pembelian saham tersebut bisa diberikan kepada Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau swasta nasional. (gen)