Genjot Mega Proyek 35000 MW, Jokowi Panggil 150 Bos Listrik
CNN Indonesia
Selasa, 22 Des 2015 16:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengumpulkan sekitar 150 investor pembangkit listrik guna mempercepat proyek 35 ribu mega watt (MW) di Istana Negara.
"Jadi pertemuan sekarang ini saya ingin menekankan lagi 35 ribu MW itu kebutuhan. Memang itu bukan angka yang kecil, oleh karena itu setiap minggu, bulan selalu saya ikuti, Dirut (PLN), menteri selalu saya panggil," kata Presiden di depan para investor di Istana Negara, Jakarta (22/12).
Jokowi menegaskan, persoalan listrik bukan hanya jadi urusan PLN, tetapi juga menjadi urusan negara. Dia selaku presiden berharap defisit listrik yang selama ini terjadi bisa segera teratasi dengan adanya mega proyek pembangkit ini.
"Tiap saya ke daerah, keluhannya sama, listriknya byarpet. Listriknya kurang. Dan itu bukan kesalahannya menteri atau dirut (PLN), tapi ada masalah seperti itu harus diselesaikan," kata Presiden.
Untuk memenuhi kebutuhan listrik 35 ribu MW, Jokowi mengatakan pemerintah tengah dan telah melakukan deregulasi aturan guna mempercepat eksekusi proyek pembangkit listrik.
"35 ribu MW mampu kita penuhi dengan cara izin-izin yang terlalu ruwet, izin-izin yang terlalu lama, potong. Itu yang sekarang ini kita lakukan," jelasnya.
Presiden mengaku sedikit lega dengan sudah ditandatanganinya proyek sebesar pembangkit berkapasitas 17.300 MW, yang merupakan bagian dari proyek 35 ribu MW.
Pada kesempatan ini, Presiden juga bertanya satu-satu kepada para investor yang hadir terkait komitmen penyelesaian proyek maksimal 2019.
Salah satu investor pembangkit listrik tenaga Geothermal di NTT menyanggupi penyelesaian proyeknya pada akhir 2019. Namun Presiden meminta untuk mempercepatnya.
"Tidak bisa kerja siang malam? Kita ini dikejar-kejar oleh rakyat, saya harus menyikapai itu juga dengan cara cepat," ujar Jokowi.
Instruksi percepatan proyek juga didorong Jokowi ketika mengajukan pertanyaan yang sama kepada investor pembangkit listrik asal Jepang yang berlokasi di Batang, Jawa Tengah.
"Rencana Maret 2020 (selesai). Itu dengan asumsi bahwa masalah tanah sudah selesai," kata perwakilan investor PLTU Batang tersebut.
Presiden mengakui bahwa PLTU Batang terganjal masalah pembebasan sejak empat tahun yang lalu. Namun, kendala lahan tersebut tidak berarti eksekusi proyek PLTU Batang tidak bisa dipercepat.
"Saya tidak mau 2020, maju 2019 harus bisa. Saya tahu (investor) Jepang agak mundur (terganjal pembebasan tanah), tapi sekarang saya minta agak maju. Kalau kerja siang malam bisa?" tanya Presiden.
Presiden menegaskan, ia akan mengecek satu per satu pelaksanaan proyek pembangkit agar target yang diberikan dapat selesai tepat waktu.
"Saya kerja seperti ini, tanya satu-satu, cek satu-satu karena ini menjadi catatan saya. Saya ingin kerja detail dan betul-betul dilaksanakan di lapangan," ujarnya menegaskan.
Intinya, lanjut Jokowi, pemerintah akan membantu para investor, termasuk pembebasan lahan agar proyek 35 ribu MW itu dapat selesai tepat waktu.
"Jadi pertemuan sekarang ini saya ingin menekankan lagi 35 ribu MW itu kebutuhan. Memang itu bukan angka yang kecil, oleh karena itu setiap minggu, bulan selalu saya ikuti, Dirut (PLN), menteri selalu saya panggil," kata Presiden di depan para investor di Istana Negara, Jakarta (22/12).
Jokowi menegaskan, persoalan listrik bukan hanya jadi urusan PLN, tetapi juga menjadi urusan negara. Dia selaku presiden berharap defisit listrik yang selama ini terjadi bisa segera teratasi dengan adanya mega proyek pembangkit ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk memenuhi kebutuhan listrik 35 ribu MW, Jokowi mengatakan pemerintah tengah dan telah melakukan deregulasi aturan guna mempercepat eksekusi proyek pembangkit listrik.
Presiden mengaku sedikit lega dengan sudah ditandatanganinya proyek sebesar pembangkit berkapasitas 17.300 MW, yang merupakan bagian dari proyek 35 ribu MW.
Pada kesempatan ini, Presiden juga bertanya satu-satu kepada para investor yang hadir terkait komitmen penyelesaian proyek maksimal 2019.
Salah satu investor pembangkit listrik tenaga Geothermal di NTT menyanggupi penyelesaian proyeknya pada akhir 2019. Namun Presiden meminta untuk mempercepatnya.
"Tidak bisa kerja siang malam? Kita ini dikejar-kejar oleh rakyat, saya harus menyikapai itu juga dengan cara cepat," ujar Jokowi.
Instruksi percepatan proyek juga didorong Jokowi ketika mengajukan pertanyaan yang sama kepada investor pembangkit listrik asal Jepang yang berlokasi di Batang, Jawa Tengah.
"Rencana Maret 2020 (selesai). Itu dengan asumsi bahwa masalah tanah sudah selesai," kata perwakilan investor PLTU Batang tersebut.
Presiden mengakui bahwa PLTU Batang terganjal masalah pembebasan sejak empat tahun yang lalu. Namun, kendala lahan tersebut tidak berarti eksekusi proyek PLTU Batang tidak bisa dipercepat.
"Saya tidak mau 2020, maju 2019 harus bisa. Saya tahu (investor) Jepang agak mundur (terganjal pembebasan tanah), tapi sekarang saya minta agak maju. Kalau kerja siang malam bisa?" tanya Presiden.
Presiden menegaskan, ia akan mengecek satu per satu pelaksanaan proyek pembangkit agar target yang diberikan dapat selesai tepat waktu.
"Saya kerja seperti ini, tanya satu-satu, cek satu-satu karena ini menjadi catatan saya. Saya ingin kerja detail dan betul-betul dilaksanakan di lapangan," ujarnya menegaskan.
Intinya, lanjut Jokowi, pemerintah akan membantu para investor, termasuk pembebasan lahan agar proyek 35 ribu MW itu dapat selesai tepat waktu.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK