Jokowi Gantung Keputusan Blok Masela Hingga 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat kabinet terbatas guna membahas nasib Blok Masela di Maluku tidak menghasilkan keputusan apapun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pengambilan keputusan apakah fasilitas pengolahan Liquefied Natural Gas (LNG) dari Lapangan Abadi akan dibangun di darat atau terapung di laut hingga Januari 2016.

“Presiden ingin mendengar langsung dari kontraktornya, bagaimana aspek pembangunan regional bisa berjalan bersama investasi. Kontraktor akan diundang dalam waktu dekat sekembalinya presiden dari Papua, setelah itu akan diputuskan,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said usai mengikuti rapat di Istana Kepresidenan, Selasa (29/12).

Seperti diketahui, perusahaan migas asal Jepang Inpex Corporation selaku operator Blok Masela telah menyodorkan konsep fasilitas pengolahan LNG terapung berkapasitas 7,5 metrik ton per tahun (MTPA) untuk mengeksploitasi Lapangan Abadi, di Blok Masela.

Dalam proyek yang ditaksir menelan investasi mencapai US$ 14,8 miliar itu manajemen Inpex bakal menyadur teknologi yang dikembangkan mitranya di Blok Masela yakni Shell Corporation dalam proyek FLN Prelude, Australia.

Sudirman menambahkan dalam rapat yang digelar sekitar dua jam di kantor Presiden tadi, Jokowi meminta agar keputusan pembangunan fasilitas pengolahan LNG Blok Masela dibuat dengan benar dan hati-hati.

Pilihan Redaksi Hasil Kajian Konsultan Blok Masela Berbeda dengan Rizal Ramli Rizal Ramli: Kajian Poten & Partners Bukan Keputusan Final Jokowi: Blok Masela Jangan Menguntungkan Segelintir Orang

“Pendekatan offshore atau onshore memiliki plus minus. Dari konsultan mengatakan offshore dari sisi pendapatan negara dan segala macam. Tapi ada aspek lain yang diperhatikan pemerintah yakni soal pembangunan daerah, lalu bagaimana caranya kontraktor tidak dirugikan secara finansial, tetapi pembangunan kewilayahan bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Pembangunan daerah yang dimaksud Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dalam rapat tersebut menurut Sudirman terkait dengan pembangunan kawasan industri di sekitar lokasi fasilitas pengolahan.

“Pembangkit listrik, pupuk juga bisa dibangun di sana. Sehingga Indonesia Timur bisa memiliki basis industri baru,” katanya.

Sudirman berpendapat setelah memperoleh penjelasan menyeluruh dari Inpex nanti, Jokowi akan mengambil keputusan yang terbaik.

“Kalaupun hari ini diputuskan, itu konstruksinya baru dimulai 2020. Jadi keputusan untuk sesuatu yang panjang, tidak buru-buru. Namun kami paham bahwa sebagai mitra, kontraktor punya target waktu,” kata Sudirman.

Jika persetujuan resmi sudah diberikan pemerintah, Inpex menurut Sudirman akan segera melakukan studi engineering sampai 2018. Dilanjutkan dengan pengadaan seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas pengolahan LNG tersebut, hingga bisa memulai konstruksi pada 2020.

“Untuk pemerintah daerah mereka sudah kami kirimi surat untuk bersiap mendapatkan participating interest sebesar 10 persen pada waktunya nanti, setelah Plan of Development disetujui,” jelasnya. (gen)