Ia menambahkan, pembentukan BLU tersebut penting karena DKE harus ditampung dalam rekening penitipan dana pengelolaan perbankan (rekening trust). Untuk itu, diperlukan badan khusus untuk membuka rekening tersebut.
Menurutnya, keberadaan rekening perbankan diperlukan agar pengelolan DKE bisa dipertanggungjawabkan. Namun, tak menutup kemungkinan pemerintah langsung membuat BLU khusus DKE sehingga tidak harus dikelola sementara oleh BPDP Sawit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, ia mengatakan kalau landasan hukum pembentukan BLU ini atau penugasan sementara ke BPDP Sawit akan dimasukkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersendiri. Keputusan akan dua opsi tersebut, jelasnya, akan diumumkan sebelum pemberlakuan harga baru Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Sofyan menilai pemungutan DKE penting untuk mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan, serta untuk pembelian cadangan minyak demi mengantisipasi peningkatan harga minyak dunia. Namun, sampai saat ini pemerintah belum menentukan berapa besar porsi penggunaan untuk kedua fungsi tersebut.
"Nanti pemanfaatannya bisa kita lihat, yang paling penting ini kesempatan bagus kita bagun dana itu," ujarnya singkat.
Sebelumnya, Menteri ESDM mengumumkan kebijakan penurunan harga premium dan solar mulai 5 Januari 2016, yakni masing-masing per liter menjadi Rp6.950 dan Rp5.650. Namun, itu belum memperhitungkan pungutan Dana Ketahanan Energi yang ditetapkan sebesar Rp200 untuk setiap liter premium dan Rp300 per liter untuk solar. Dengan demikian, harga premium yang harus ditanggung konseumen sebesar Rp7.150 per liter, sedangkan solar tetap karena selisihnya disubsidi pemerintah. (ags)