"Kalau di laut, argometer di darat sama laut itu lebih mudah di darat. Hari ini kita bisa tahu berapa yang keluar, berapa yang diekspor itu lebih mudah mengawasinya di darat," kata Bemby dalam diskusi bertajuk Gaduh Blok Masela di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (2/1).
Pengawasan di darat, menurutnya, juga dapat melibatkan berbagai pihak tak hanya TNI. Namun jika di bangun di lepas pantai, maka akan sulit menjangkau langsung lantaran terpisah lautan. Alternatif pengawasan pun yang memungkinkan menurutnya hanya bisa dilakukan dari kepulauan terdekat dari posisi fasilitas tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari pertimbangan tersebut, Bemby menegaskan efisensi pengawasan dan keamanan akan lebih mudah jika pembangunan fasilitas senilai US$15 miliar sampai US$19,3 miliar itu dibangun di darat.
Selanjutnya, ia juga mempermasalahkan hukum laut di Australia dan Indonesia mengingat posisi Kepulauan Aru berbatasan dengan Negeri Kanguru. Australia tak menganut Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang 200 mil dari garis pantai namun Indonesia menganut dan mengklaim Aru masih dalam jangkauan tersebut.
"Kalau terapung, ini jadi masalah, lebih kuat mana dibanding ada di landas kontingen? Kalau di darat ini terlihat sah milik kita. Kalau terapung di laut, ini tidak bisa terkoneksi langsung dengan pulau terluar," ucapnya.
Pembangunan fasilitas regasifikasi LNG Blok Masela sampai saat ini masih menuai kontroversi. Selain dari sektor keamanan, kegaduhan muncul lantaran besarnya biaya yang diserap untuk membangun proyek ini.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebut nilai investasi untuk Floating LNG sekitar US$19,3 miliar sementara untuk Land Base LNG hanya sebesar US$14,8 miliar. (gen)