Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia memiliki hak suara dalam setiap pengambilan kebijakan Bank Infrastruktur Asia atau yang lebih dikenal dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Jabatan tersebut akan dipegang oleh mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto.
Jabatan Direktur Eksekutif tersebut nantinya memberikan hak bagi Indonesia untuk turut serta dalam pengambilan keputusan pencairan pinjaman bagi negara-negara anggota AIIB. Saat ini Indonesia memegang saham sebesar enam persen dari total keseluruhan saham negara anggota.
"Kalau kita aktif tentu kita punya peluang dalam hak tersebut," ujar Andin saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Indonesia sendiri saat ini menjadi ketua konstituen membawahi lima negara anggota regional yakni Laos, Sri Lanka, Maladewa, Kamboja dan Myanmar.
Andin yang saat ini juga menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan mengatakan dirinya akan menduduki posisi tersebut selama dua tahun. Jabatan tersebut bisa saja diperpanjang sesuai dengan perintah Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro.
"Bisa saja saya diperpanjang atau tidak, semua tergantung Pak Menteri," ujarnya.
Indonesia sendiri saat ini tengah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur yang nantinya bisa dibiayai oleh AIIB. Proyek-proyek tersebut tengah dibahas oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Minimal saya harus menjaga proyek-proyek dari negara konstituen itu. Kalau kita (Indonesia) butuh akan kita ajukan pinjaman, sedang dirapatkan oleh Bappenas banyak sekali
blue book nya, kalau pantas akan dibiyai," katanya.
AIIB sendiri akan mulai melantik Presiden dan jajaran direktur eksekutif lainnya di Beijing, 16 Januari mendatang. Ditargetkan setelah susunan kepengurusan selesai dibentuk, AIIB akan langsung beroperasi dan mulai melakukan pemetaan proyek mana saja yang akan dibiayai.
(gen)