Pemerintah Tunggu Hasil Penilaian untuk Tawar Saham Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah membentuk tim khusus untuk menilai kewajaran harga saham divestasi PT Freeport Indonesia, yang ditawarkan perusahaan US$1,7 miliar. Apabila hasil akhir menyatakan angka itu kemahalan, maka pemerintah akan menawarnya sesuai dengan rekomendasi harga yang diajukan tim penilai.

Tim khusus penilai harga saham Freeport itu lintas sektoral, yang anggota berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sekretaris Kabinet, Kementerian ESDM, serta Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Lihat juga: Freeport Serahkan Harga Divestasi Saham US$1,7 Miliar

Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM menyatakan Freeport telah menawarkan 10,64 persen sahamnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2014. Langkah selanjutnya, tim khusus penilai akan memprioritaskan penilaian harga dan proses pengambilan saham.

“Apakah mereka sebagai counterpart independen, penilai harga saham, nanti kita tentukan kajiannya seperti apa, jadi ini baru awal,” ujar Bambang di kantornya, Jakarta, Senin (18/1).

Namun, Bambang enggan membicarakan kewajaran nilai saham yang ditawarkan oleh Freeport. Menurutnya nilai tersebut masih akan dihitung oleh pemerintah dibantu dengan tim penilai independen.

“Saya tidak tahu itu, nanti kita lihat metode hitung-hitungnya seperti apa serta parameternya seperti apa, kalau kemahalan ya akan kita tawar,” jelasnya.

Lihat juga: Penawaran Divestasi Freeport Indonesia Terlalu Tinggi

Sesuai ketentuan PP Nomor 77 tahun 2014, lanjutnya, pemerintah memilikii batasan waktu selama 60 hari untuk memutuskan membeli saham tersebut atau melemparkannya kepada swasta, dalam hal ini perusahaan BUMN.  

Batasan waktu 60 hari tersebut terhitung berlaku ketika pemerintah dan PT Freeport Indonesia sudah menyepakati harga yang akan dilepas oleh Freeport.

“Kalau menurut PP 77 ada 60 hari, pemerintah harus menyikapi apakah membeli atau tidak , tapi kalau pemerintah menjawab andaikata pemerintah bisa membeli kan kita bisa mau beli tapi subjek pada persetujuan harga, kalau kita belum sepakat bisa saja mundur lagi kesepakatannya,” jelasnya.

(ags)