Bos BEI Anggap Nilai Saham Freeport Murah

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio menyatakan nilai divestasi 10,64 persen saham PT Freeport Indonesia yang dibanderol US$1,7 miliar cenderung murah.

Tito menjelaskan, jika dihitung dari harga yang dibanderol, maka nilai kapitalisasi pasar (market capitalization) Freeport sekitar US$17 miliar. Menurutnya, banyak perusahaan di lantai bursa Indonesia yang mempunyai kapitalisasi market yang lebih besar.

"Saya pribadi kalau mendengar apa kata-kata pak Rizal Ramli, harga segitu murah. Kata pak Rizal terbesar di dunia, tapi kalau nilainya US$1,7 miliar, artinya market capnya US$17 miliar. Banyak perusahaan Indonesia yang market cap-nya lebih dari itu," katanya di Gedung BEI, Jakarta, Senin (18/1).

Lebih lanjut, Tito menilai banyak perusahaan di Indonesia yang juga mempunyai kinerja yang lebih baik dari Freeport. Hal itu, lanjutnya, membuat banyak emiten Indonesia yang sahamnya lebih besar dari Freeport.

"Keuntungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dua kali lipat dari keuntungan pemerintah Indonesia. Jadi lihat saja data yang ada. Pertamina, misalnya, untungnya empat kali lipat dari Freeport,” jelasnya.

Kendati demikian, Tito tetap mengapresiasi jika nantinya Freeport Indonesia bakal melepas sahamnya di lantai bursa Indonesia. Menurutnya, outlook ekonomi Indonesia masih terbilang bagus dan banyak dilirik investor dunia.

“Banyak produk-produk menarik di Indonesia. Lahan Freeport sekarang tinggal 90.000 an hektar tapi saya katakan Freeport bagus untuk listing di Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengaku Freeport telah menyerahkan valuasi 100 persen sahamnya dua hari lalu dengan nilai total US$16,2 miliar.

Sehingga 10,64 persen saham yang wajib dijualnya kepada pihak Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 berharga US$1,7 miliar.

“Kini tugas pemerintah adalah untuk menilai apakah valuasi saham yang ditawarkan bisa diterima atau tidak. Kami harapkan hasil valuasi bisa rampung sesegera mungkin,” ujar Bambang di Jakarta, belum lama ini.

Ia menambahkan, valuasi saham dari sisi pemerintah nanti akan dilakukan oleh penilai independen yang melibatkan tim dari lintas kementerian. Namun hingga saat ini, Kementerian ESDM masih belum memiliki daftar calon penilai independen yang akan digunakan.

"Memang kalau dari sisi pemerintah bisa kok pakai independent valuer, kan di PP Nomor 77 sudah dibilang bisa pakai pihak eksternal. Kami tidak mau berlama-lama melakukan valuasi, tapi kami tidak ada tenggat waktu tersendiri. Pokoknya secepat mungkin," tambahnya. (gir)