Pangkas Impor Elpiji, Pertamina Optimalkan Kilang Mundu

Gentur Putro Jati | CNN Indonesia
Rabu, 20 Jan 2016 13:29 WIB
Pertagas, anak usaha Pertamina telah selesai merevitalisasi kilang Mundu sehingga bisa memproduksi elpiji menggunakan bahan baku gas alam.
Pertagas, anak usaha Pertamina telah selesai merevitalisasi kilang Mundu sehingga bisa memproduksi elpiji menggunakan bahan baku gas alam. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina Gas (Pertagas) mengoptimalkan penggunaan kilang Mundu di Indramayu, Jawa Barat untuk dapat memangkas impor elpiji tahun ini. Anak usaha PT Pertamina (Persero) telah selesai merevitalisasi kilang Mundu sehingga bisa memproduksi elpiji menggunakan bahan baku gas alam.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Wianda Pusponegoro menjelaskan fasilitas pengolahan Mundu mendapat pasokan gas dari lapangan GG milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ). Lapangan tersebut mulai berproduksi dengan kapasitas produksi harian 31 juta kaki meter kubik per hari (MMSCFD) dan 150 barel kondensat per hari.

“Penggunakan bahan baku gas alam untuk meningkatkan produksi dan mengurangi impor elpiji. Keberadaan kilang ini menjadi salah satu fasilitas dalam menopang upaya Pertamina mengurangi volume impor elpiji sebesar rata-rata 27 ribu ton per hari,” kata Wianda dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (20/1).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyebut kilang Mundu didesain untuk dapat memproduksi elpiji sebanyak 100 ton per hari. Selain mampu memproduksi elpiji, fasilitas pengolahan yang telah berdiri sejak 1977 tersebut juga mampu menghasilkan Naphta/Minasol-M sebesar 120 ton per hari, dan lean gas sekitar 720 ribu normal meter kubik (Nm3) per hari.

Wianda menyebutkan, elpiji dan minasol yang diproduksi kilang Mundu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Jawa Barat dan sekitarnya. Sementara lean gas kembali dimanfaatkan anak usaha lainnya yaitu PT Pertamina EP untuk digunakan sendiri sebagai fuel compressor, fuel furnace dan fuel generator. Sebagian lainnya digunakan untuk memasok pabrik semen, pupuk, PT Krakatau Steel Tbk, kebutuhan gas kota, serta PT PLN (Persero).

Benahi Rantai Distribusi

Terkait pasokan gas yang disalurkan oleh Pertagas ke para pelanggannya, Peneliti Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi meminta manajemen Pertagas untuk menghentikan pasokan kepada para pedagang gas (trader) yang akan menjualnya lagi kepada pembeli akhir yaitu pelanggan industri.

Fahmy mencatat Pertagas mengalirkan pasokan kepada setidaknya 10 perusahaan trader yang tidak memiliki infrastruktur gas bumi, seperti yang disyaratkan pemerintah. Selain membuat harga gas semakin mahal, keberadaan trader gas tanpa infrastruktur membuat pengembangan pipa gas bumi di Indonesia tidak berkembang.

Mengutip laporan resmi Pertagas, beberapa perusahaan yang mendapat pasokan dari perseroan diantaranya PT Bayu Buana Gemilang-TS (di pasok 6.480 miliar British thermal unit (BBTU), PT Java Gas Indonesia (6.060 BBTU), PT Sadikun Niagamas Raya (5.239 BBTU), PT Surya Cipta Internusa (6.140 BBTU).

“Jika BUMN seperti Pertagas masih dikuasai oleh pemburu rente, harga gas tidak akan pernah turun. Upaya pemerintah untuk memperkuat daya saing industri dengan dukungan energi yang efisien akan sulit terwujud,” tegas Fahmi yang juga mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas.

Fahmi menilai, Pertagas sebaiknya memperbesar porsi penjualan gas kepada konsumen pengguna akhir seperti pelanggan industri maupun rumah tangga. Dua konsumen yang dilayani Pertagas yaitu pabrik pupuk PT Pupuk Sriwijaya (Persero) sebanyak 4.230 BBTU dan pabrik keramik PT Arwana AK ( 485 BBTU).

Sependapat dengan Fahmi, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyebut kegiatan menjual gas kepada trader harus dihentikan apabila harga gas di Indonesia ingin diturunkan.

“Semestinya Pertagas langsung menjual gasnya kepada pemakai. Kenapa pasokan gas harus diberikan ke trader dulu,mengapa tidak langsung ke pemakai saja agar harga bisa ditekan,” ujar Marwan.

Untuk itu, IRESS mengaku akan meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memaksimalkan fungsi pengawasan, agar praktek pemburu rente di gas bisa dihilangkan. (gen)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER