Jadi Proyek Strategis, Pemerintah Siapkan Pembiayaan Kilang

Elisa Valenta Sari | CNN Indonesia
Selasa, 09 Feb 2016 13:24 WIB
Selain menetapkan sebagai proyek strategis percepatan, pemerintah juga menunjuk PT Pertamina Persero sebagai Penanggung Jawab Kerjasama Proyek (PJPK).
Pertamina EP Subang. (Dok. Pertamina EP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menetapkan pembangunan kilang minyak khususnya di Bontang, Kalimantan Timur sebagai proyek strategis percepatan infrastruktur dan menyiapkan dua skema terkait pembiayaan yang ditaksir mencapai Rp75-140 triliun itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, pemerintah menetapkan proyek pembangunan kilang minyak sebagai proyek strategis nasional dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan menunjuk PT Pertamina Persero sebagai Penanggung Jawab Kerjasama Proyek (PJPK).

"Sebagai PJPK, Pertamina akan mencari mitra badan usaha swasta, dan Kementerian Keuangan akan menunjuk konsultan internasional sebagai pendamping PJPK yang akan melaksanakan pelelangan mencari mitra pelaksana," ujar Sudirman usai rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian Jakarta, Selasa (9/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Sudirman Perpres tersebut merupakan penegasan pentingnya pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Setelah proyek kilang minyak Tuban di Jawa Timur, kilang minyak Bontang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri dan menekan impor.

Ia mengaku pemerintah sudah menyiapkan sejumlah insentif untuk pembangunan kilang Bontang seperti insentif fiskal berupa tax holiday, penyediaan lahan bersertifikat, infrastruktur listrik, hingga persiapan infrastruktur jalan menuju lokasi kilang.

"Seluruh fasilitas ini bisa dipakai dengan skema kerjasama pemanfaatan infrastruktur dengan biaya nol rupiah. Investor yang ambil ini tidak akan dikenakan biaya karena itu akan mengurangi investasi secara signifikan," kata Sudirman.

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah menyebutkan total kebutuhan nasional tahun 2025 mencapai 2,6 juta barel per hari.

Dengan adanya Refinery Development Masterplan Program (RDMP) pembangunan dua kilang di dalam negeri mampu memproduksi 2,2-2,3 juta barel minyak per hari.

"Jadi gap kita impor akan semakin menipis. Kalau tanpa adanya kilang di 2025 ini sudah hampir pasti kita itu importir minyak terbesar di dunia. Jadi kita harus siap dengan kilang karena ini bagian dari ketahanan energi RI," jelasnya.

Selain kilang Bontang, pemerintah dan perusahaan swasta PT Trans Pacific Petrochemical Indotama's (TPPI) juga berencana membangun kilang minyak yang berlokasi di Tuban Jawa Timur. Edwin menyebut saat ini jumlah investor peminat sudah mengerucut dari 20 investor menjadi lima. (gir)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER