Kemenperin: Indonesia Baru Siap Gabung TPP Tahun 2022

Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Rabu, 17 Feb 2016 15:01 WIB
Indonesia baru mengajukan minatnya bergabung ke TPP pada 2018 pasca ratifikasi dan butuh waktu tambahan dua tahun untuk negosiasi.
Pemimpin negara-negara anggota Trans Pacific Partnership (TPP) berfoto bersama usai menggelar rapat di Sydney, Australia pada 26 Oktober 2014. (REUTERS/Jason Reed)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perindustrian memperkirakan kemungkinan baru pada 2022 Indonesia siap ikut serta dalam kesepakatan dagang Trans Pacific Partnership (TPP). Itu pun jika pemerintah Indonesia memutuskan untuk bergabung di dalam aliansi dagang yang dibentuk Amerika Serikat dan 11 negara mitranya di Samudera Pasifik.

"Kami sedang kaji, perkiraan kalau kita mau ikut dan mereka (anggota TPP saat ini) setuju, paling cepat bergabung 2022," ujar Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional, Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono di Jakarta, Rabu (17/2).

Indonesia, kata Sigit, baru bisa mengajukan bergabung dengan 12 negara tersebut ketika TPP diratifikasi di Amerika Serikat. Setidaknya, ia memperkirakan butuh waktu setidaknya dua tahun untuk menjajakinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Artinya, kata Sigit, baru pada 2018 Indonesia bisa mengajukan minatnya untuk masuk menjadi anggota TPP. Setelah itu butuh waktu dua tahun lagi untuk negosiasi.

"Tapi, saya tidak yakin negosiasi dengan ke-12 negara selesai dalam waktu dua tahun. Sehingga kemungkinan 2022 baru bisa masuk," ucap Sigit.

Menunggu 2022, Sigit mengatakan Indonesia harus siap menghadapi penurunan ekspor ke AS pasca ratifikasi TPP pada 2018. Pasalnya, sudah ada negara eksportir tetangga seperti Vietnam dan Malaysia yang sudah lebih dulu bergabung dalam TPP, yang dibebaskan bea masuk.  

Dia menambahkan, pemerintah di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian guna memastikan kesiapan Indonesia bergabung ke dalam TPP.

"Memang pilihan, karena pemerintah lalu tidak mau masuk TPP. Kita harus nunggu ratifikasi karena mereka belum sepakat. Perdagangan juga belum berjalan, paling 2018. Kan bisa saja 12 negara tidak sepakat. Makanya kita pelajari dan koordinasikan," tutup Sigit. (ags)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER