Mendag Thomas Kasih Sinyal RI Gabung TPP di Forum APEC

Manila, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum bertolak ke Manila menegaskan Pemerintah Indonesia tak akan menyinggung soal Trans Pacific Partnership (TPP) di Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC).

Namun, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang mewakili pemerintah justru di forum internasional itu mengatakan, secara konsep Pemerintah Indonesia sepakat dengan TPP dan menginginkan bergabung dalam pakta perdagangan bebas Trans Pacific itu.

(Baca juga: Wapres JK: Indonesia Tak akan Bahas TPP di KTT APEC Manila)

Kendati demikian, Thomas mengatakan pemerintah masih harus mempelajari poin-poin kesepakatan yang tertuang dalam naskah TPP. Untuk itu, ia menuturkan pemerintah tidak ingin terburu-buru membuat keputusan untuk bergabung.

"Secara konsep kita setuju dan kita menginginkan. Tetapi teks lengkapnya baru keluar 5 November lalu dan ada 6 ribu halaman, tentu sebelum teksnya lengkapnya keluar kita sudah tahu butir-butir utama substansi kesepakatannya," ujar Thomas di sela-sela KTT APEC di Manila, Filipina, Kamis (19/11).

Setelah menerima naskah tersebut, lanjutnya, pemerintah akan mulai melakukan pemetaan, terutama untuk poin kesepakatan yang bersinggungan langsung dengan peraturan pemerintah dan Undang-Undang.

Thomas menambahkan, pemerintah juga sudah memilah peluang dan risiko jika Indonesia bergabung dalam TPP. Potensi keuntungannya, kata Thomas, TPP akan semakin membuka akses pasar yang lebih luas di mancanegar lebih luas, khususnya Amerika Serikat.

"Karena ada 310 juta orang yang tingkat penghasilannya sangat tinggi di AS. Karena akses pasar semakin tinggi, selain AS, kita juga ingin ke Australia, New Zealand. Kita semua menginginkan akseks pasar seterbuka mungkin kepada negara-negara atau blok perekonomian yang berpenghasilan tinggi," ujar Thomas.

Pilihan Redaksi Indonesia Tak Perlu Terburu-Buru Masuk TPP Fadli Zon: Jangan Sok Masuk TPP Kalau Urus Asap Tidak Bisa Pemerintah Kaji Rencana Gabung Trans Pacific Partnership

Sementara risiko atau kerugiannya, Thomas menyebutkan, industri dalam negeri yang tidak memiliki daya saing akan terancam tersingkirkan. Menurutnya, dengan masuknya Indonesia sebagai anggota TPP pasti akan membawa banyak perubahan dan menambah berat tingkat kompetisi industri lokal. Kendati demikian, ia memastikan pemerintah akan menekan dampak negatif semaksimal mungkin.

"Perubahan pasti membawa ketidaknyamanan. Tentu semua perubahan akan menciptakan pemenang dan pecundang. Tentunya, bagaimana kita bisa membantu transisi  perubahan, bagaimana bisa mengurangi dampak negatif agar kita tidak ceroboh menentukan arah kebijakan," ujarnya.

Thomas juga menjelaskan, jika Indonesia sepakat masuk dalam TPP maka perlu ada beberapa peraturan dan undang-undang yang harus mengalami penyesuaian.

Pembahasan mengenai TPP sendiri menguat di forum APEC Manila 2015. Meski negaranya tidak sepakat dengan TPP, Presiden China Xi Jinping dalam pidatonya di CEO Summit APEC mengutarakan kekhawatirannya terhadap TPP yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan diskriminasi dalam konteks kerjasama perdagangan.

Dikecualikannya China dari TPP dianggap sebagai manuver AS dalam memperkuat pengaruhnya di perdagangan lintas Asia. Oleh sebab itu ia berharap pembahasan skema kerjasama perdagangan sejenis TPP bisa dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi. (ags/ags)