Komisi VII DPR Setujui Konsep Dana Ketahanan Energi Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemerintah mengutip Dana Ketahanan Energi (DKE) dari setiap penjualan komoditas energi berbahan dasar fosil tinggal menunggu. Meski sempat memperoleh resistensi yang kuat dari sejumlah kalangan, rencana tersebut akhirnya telah mendapat lampu hijau dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kami sepakat. Soal sumbernya dari mana kita bicarakan nanti," ujar Ketua Komisi VII Gus Irawan di Jakarta, Selasa (23/2).

Sebagaimana diketahui, dalam rangka menggenjot pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia pemerintah berencana mengutip DKE dari beberapa komoditas energi mulai dari bahan bakar minyak (BBM) sampai dengan batubara.

Selain itu, upaya ini juga dilakukan dalam rangka menyiasati kian menurunnya cadangan minyak dan gas bumi Indonesia yang diperkirakan bakal habis 12 tahun mendatang jika tidak ada penemuan baru yang signifikan.

Berangkat dari hal tersebut Gus Irawan menegaskan, sudah seyogya seluruh elemen masyarakat dapat mendukung rencana pemerintah mengutip DKE.

"Tapi catatannya pemerintah harus transparan mengenai penggunaan dana. Dan jangan sampai DKE juga malah memberatkan masyarakat atau konsumen," tuturnya.

Ubah Paradigma

Menyusul rencana pemerintah mengutip DKE, politisi Partai Gerindra ini menambahkan jajaran Kementerian ESDM juga harus melakukan sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat ihwal pentingnya Indonesia segera menggenjot pemanfaatan EBT yang hingga kini tak lebih dari 7 persen dalam bauran energi.

Ini diungkapkan lantaran Indonesia memiliki banyak sumber EBT seperti air, panas bumi, hingga energi matahari yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Tak cuma itu, katanya Kementerian ESDM dan Keuangan juga harus berkoordinasi dalam rangka menentukan sumber dana yang ideal dapam pelaksanaan wacana terserbut hingga perhitungannya.

"Harus dihitung secara matang. Jangan sampai malah memberatkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) juga," imbuhnya.

Pilihan Redaksi OJK Dilibatkan dalam Berburu Pembiayaan Energi Terbarukan Hapus Candu Impor Minyak, Jokowi Perlu Induk BUMN Energi Pemerintah Incar Dana Energi Rp3 T dari Perusahaan Ritel BBM

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri ESDM Widhyawan Prawiraatmaja mengakui bahwa kendala yang cukup sulit dan harus dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan upaya penigkatan pemanfaatan EBT ialah paradigma masyarakat atau konsumen.

Widhyawan mengatakan, upaya pengurangan atau subtitusi penggunaan BBM ke EBT akan sulit dilakukan jika masyarakat Indonesia sendiri kurang memahami ihwal penting dan murahnya pemanfaatan EBT.

"Kita tahu kalau BBM itu energi yang mudah untuk digunakan beda halnya dengan gas, uap atau angin dan matahari sekali pun. Belum lagi soal biaya investasi awal yang sangat tinggi. Tapi jika tidak dimulai dari sekarang, kita tidak bisa memanfaatkan momentum ini," cetusnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan DKE akan diambil dari pelaku usaha sektor energi fosil bukan masyarakat.

"DKE yang jelas pungutan kepada masyarakat itu tidak akan dilakukan karena reaksi publik negatif. Seluruh kebijakan publik harus memperhatikan pandangan masyarakat juga," ujar Sudirman. (gen)