Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah tengah mengantisipasi kemungkinan merosotnya setoran pajak pada tahun ini dengan mempertimbangkan penyesuaian alokasi belanja negara.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kalau tahun ini penerimaan pajak mengalami penurunan, maka secara otomatis anggaran belanja pemerintah akan mengalami penyesuaian.
"Kalau memang pajak turun, otomatis bujet (anggaran) juga harus disesuaikan," kata Jusuf Kalla usai menjadi pembicara dalam acara Indonesia Summit 2016 di Jakarta, Kamis (25/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, semua paket kebijakan perekonomian yang dikeluarkan pemerintah merupakan upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi di Tanah Air.
Jusuf Kalla belum lama ini menginginkan berbagai pihak membayar pajak dengan jujur agar target pemerintah dapat tercapai dan bisa mewujudkan berbagai rencana pembangunan yang penting bagi masyarakat.
"Kami meminta Kementerian Keuangan memajukan teknologinya agar semua orang membayar pajak dengan jujur," katanya baru-baru ini.
Menurut Jusuf Kalla, masih banyak pihak yang seharusnya dapat membayar pajak untuk negeri ini masih belum terjangkau.
Belum lagi, ujar dia, ada pula contoh harta bangsa yang keluar, tetapi uangnya malah tersimpan di negara tetangga. "Uangnya tidak masuk (ke Indonesia). Ini yang harus diperbaiki," tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan pemerintah segera menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak melalui penerbitan Amanat Presiden (Ampres) kepada DPR RI.
"Draf sudah selesai, tinggal kami sampaikan. (Nanti) tinggal Presiden sampaikan ke DPR," kata Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (27/1).
Menkeu mengharapkan dengan adanya Ampres tersebut maka pembahasan RUU ini bisa segera berlangsung dan disetujui menjadi Undang-Undang (UU) oleh badan legislatif paling lambat pada semester I 2016.
(ags/gen)