BPDP Sawit Diminta Biayai Sertifikasi Petani dan Perusahaan
CNN Indonesia
Selasa, 01 Mar 2016 06:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit mengaku diminta oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk membiayai petani dan perusahaan sawit dalam mendapatkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).
ISPO merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
Direktur Utama BPDP Sawit Bayu Khrisnamurti menjelaskan, permintaan Menko Darmin tersebut diutarakan kepadanya dalam rapat koordinasi. Menurut Bayu, saat ini tidak banyak perusahaan yang mendapat sertifikat ISPO.
Tercatat baru 149 perusahaan sawit yang telah memegang sertifikat ISPO, sementara 540 perusahaan diketahui masih dalam proses untuk diaudit. Dari 149 perusahaan tersebut terdapat 1,16 juta hektar luas lahan dan 5,6 juta ton CPO yang sudah bersertifikat ISPO.
Selain perusahaan sawit, BPDP juga diminta membantu membiayai sertifikasi para petani individu. Dengan sertifikasi ISPO, petani sawit individu diperkenankan menjual hasil perkebunannya ke perusahaan-perusahaan bersertifikat ISPO karena telah dianggap mendukung keberlanjutan lingkungan.
Nantinya, petani sawit juga akan diberdayakan dan dilatih untuk menghasilkan produk sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
"Karena kita ingin sustainability itu menjadi identitas dan keunggulan kita. Di sisi lain juga penting untuk misalnya promosi kita di negara negara lain bahwa Indonesia sudah mengedepankan aspek keberlanjutan ini," ujar Bayu di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (29/2).
Selama ini, menurutnya Indonesia mendapat tekanan dari dunia internasional karena banyak perusahaan sawit dalam negeri yang menerima pasokan tandan sawit dari lahan yang dilarang dalam perjanjian sawit internasional, seperti dari lahan gambut dalam dan hutan lindung.
"Intinya dari ISPO, regulasi yang sudah ada ditegakkan. Dana sawit diharapkan bisa bantu dan kita bekerjasama dengan sekretariat ISPO untuk mewujudkan itu," katanya.
Namun, Bayu mengatakan, BPDP belum menghitung berapa banyak dana yang akan digelontorkan oleh BPDP untuk menjalankan misi tersebut. Sebagai tahap awal, BPDP menargetkan membiayai sertifikasi 10-11 juta ton dari produksi Indonesia. Namun jumlah tersebut masih jauh total hasil produksi di Indonesia yang ada saat ini yakni mencapai 32-33 juta ton.
"Jadi saya kira masih perlu kerja keras agar bisa 100 persen," katanya.
ISPO merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
Direktur Utama BPDP Sawit Bayu Khrisnamurti menjelaskan, permintaan Menko Darmin tersebut diutarakan kepadanya dalam rapat koordinasi. Menurut Bayu, saat ini tidak banyak perusahaan yang mendapat sertifikat ISPO.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain perusahaan sawit, BPDP juga diminta membantu membiayai sertifikasi para petani individu. Dengan sertifikasi ISPO, petani sawit individu diperkenankan menjual hasil perkebunannya ke perusahaan-perusahaan bersertifikat ISPO karena telah dianggap mendukung keberlanjutan lingkungan.
"Karena kita ingin sustainability itu menjadi identitas dan keunggulan kita. Di sisi lain juga penting untuk misalnya promosi kita di negara negara lain bahwa Indonesia sudah mengedepankan aspek keberlanjutan ini," ujar Bayu di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (29/2).
Selama ini, menurutnya Indonesia mendapat tekanan dari dunia internasional karena banyak perusahaan sawit dalam negeri yang menerima pasokan tandan sawit dari lahan yang dilarang dalam perjanjian sawit internasional, seperti dari lahan gambut dalam dan hutan lindung.
"Intinya dari ISPO, regulasi yang sudah ada ditegakkan. Dana sawit diharapkan bisa bantu dan kita bekerjasama dengan sekretariat ISPO untuk mewujudkan itu," katanya.
Namun, Bayu mengatakan, BPDP belum menghitung berapa banyak dana yang akan digelontorkan oleh BPDP untuk menjalankan misi tersebut. Sebagai tahap awal, BPDP menargetkan membiayai sertifikasi 10-11 juta ton dari produksi Indonesia. Namun jumlah tersebut masih jauh total hasil produksi di Indonesia yang ada saat ini yakni mencapai 32-33 juta ton.
"Jadi saya kira masih perlu kerja keras agar bisa 100 persen," katanya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK