Konflik Menteri di Blok Masela Sinyal Buruk Bagi Investor

Abi Sarwanto, CNN Indonesia | Rabu, 02/03/2016 15:30 WIB
Konflik Menteri di Blok Masela Sinyal Buruk Bagi Investor Ketua DPR Ade Komarudin (kiri) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) berbincang disela-sela rapat paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1). DPR mendesak Presiden Joko Widodo memanggil Menko Maritim Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said guna mengakhiri debat kusir soal Blok Masela. (Antara Foto/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai silang pendapat soal  rencana pengembangan Blok Masela antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menjadi bukti ketidakkompakan pemerintah.

Konflik dua pembantu Presiden Joko Widodo juga dianggap Politisi Gerindra itu sebagai sinyal buruk yang bisa mengkhawatirkan investor.

Menurutnya, Rizal Ramli selaku menteri koordinator seharusnya dapat mengambil kebijakan tertinggi untuk kemudian dijalankan oleh menteri teknis di bawahnya.


"Tapi ini ternyata terjadi silang pendapat yang menyebabkan publik bisa melihat bahwa pemerintahan ini tidak ada koordinasi, konsolidasi, tidak satu suara, dan memberikan sinyal yang buruk bagi para investor maupun calon investor," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/3).


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai Presiden Joko Widodo juga seharusnya dapat memanggil menteri terkait untuk menjelaskan visi dan kebijakan yang akan ditempuh.

"Kalau tidak, nanti ini selalu memberi ketidakjelasan kepada publik maupun orang-orang yang mau berinvestasi di Indonesia. Ini merugikan iklim," ujar Fadli.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno. Ia berpendapat kegaduhan yang timbul dari adu argumen antarmenteri hanya akan menambah ketidakpastian investor. Hal semacam itu, kata dia, tidak disukai penanam modal.

"Investor itu ingin predictable, terduga, regulasi terduga, kebijakan pemerintah terduga. Semuanya terduga, mendorong orang percaya investasi meningkat," ujar Hendrawan saat dihubungi.

Menurut Hendrawan, presiden harus segera memanggil menteri terkait untuk menyelesaikan perdebatan ini. Apalagi, rivalitas antara Rizal dan Sudirman, kata dia, juga sempat terjadi saat persoalan PT Freeport Indonesia.

Anggota Badan Legislasi DPR ini menganggap, terdapat kecenderungan pemerintah menyelesaikan silang pendapat soal kebijakannya dengan menyerahkannya kepada opini publik.

Apabila hal ini terus berlanjut, ujarnya, akan berbahaya bagi manajemen pemerintahan.


Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Jokowi akan mengumumkan keputusan pengembangan fasilitas regasifikasi LNG Blok Masela oleh Inpex Corporation sekembalinya dari kunjungan kerja ke Sumatera. Keputusan itu segera diumumkan presiden guna menghentikan debat kusir tersebut,

"Beliau (Jokowi) di pesawat bercerita bahwa beliau sudah tahu dan nanti akan diputuskan," kata Luhut saat ditemui di perjalanan menuju Pekanbaru, Riau, Rabu (2/3). (ags/ags)