Amien Sunaryadi, Kepala SKK Migas mengatakan biaya investasi tersebut untuk membiayai sejumlah kegiatan eksplorasi sampai pada rencana perubahan kapasitas fasilitas pengolahan LNG dari 2,5 juta ton per tahun (MTPA) menjadi 7,5 MTPA.
"Jadi US$1,2 miliar yang sudah dibelanjakan itu 35 persennya punya Shell," ujar mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berangkat dari hal ini, ia menantang calon investor yang direkomendasikan menggantikan Shell untuk menyediakan investasi yang sudah dikeluarkan.
Seperti diketahui, saat ini mayoritas PI Blok Masela dikempit perusahaan energi asal Jepang, Inpex Corporation dengan proporsi sebesar 65 persen.
Sementara itu, Shell yang merupakan perusahaan energi asal Belanda tercatat menggenggam PI Masela sebanyak 35 persen setelah membeli 10 persen PI dari PT Energi Mega Persada Tbk, atau perusahaan migas nasional yang berada di bawah payung bisnis Grup Bakrie.
"Saya (sudah) diskusi sama Shell dan Shell enggak (mau) keluar. Nah yang tidak ethical itu orang yang nyuruh-nyuruh keluar," imbuh Amien.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan mengehentikan polemik diantara dua menteri terkait penetepan skema pengembangan fasilitas LNG di blok Masela.
Tujuannya agar rencana pengembangan blok yang ada di Provinsi Maluku itu bisa segera berjalan dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat sekitar.
"Pak Jokowi sekarang kuncinya. Sekarang ini sudah nggak karu-karuanan. Jadi memang kabinet ini sudah kacau balau," cetus Enny. (gen)