Asosiasi Petani Desak RUU Pertembakauan Segera Disahkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan demi memberi kepastian berusaha bagi seluruh petani anggotanya.

Dewan Pimpinan Nasional APTI Nurtantio Wisnu Brata mengatakan seluruh petani tembakau selama ini terus menerus dirugikan dengan kebijakan pemerintah yang tidak mempedulikan kepentingan petani, dengan lebih banyak memberikan kemudahan kepada perusahaan rokok asing yang kerap menggunakan tembakau impor.

“Atas permasalahan itulah, petani tembakau meminta DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Pertembakauan yang semangatnya melindungi keberlangsungan hidup petani tembakau,” kata Nurtantio, Selasa (8/3).

Selain itu, APTI menurutnya juga meminta para pihak yang menyebut dirinya sebagai kelompok antitembakau untuk memandang industri hasil tembakau dengan sudut pandang Indonesia, bukan dengan cara asing. Karenanya, semua ancaman regulasi pemerintah yang tak adil, yang lebih mengutamakan kepentingan asing harus diubah karena mengancam kedaulatan ekonomi petani tembakau.

Pilihan Redaksi DPR dan Pengusaha Kompak Soal RUU Pertembakauan Empat Produsen Rokok Sumbang 90 Persen Penerimaan Cukai 2015 Industri Rokok Serap Pekerja saat Sektor Lain Ramai PHK BPS: Kemiskinan Berkurang Bila Konsumsi Rokok Dikurangi

“Karena sumber ekonomi kami hanya tembakau, maka, regulasi dan kepentingan asing merupakan ancaman terhadap hak hidup petani tembakau. Hidup atau mati bersama tembakau, tak bisa ditawar-tawar,” katanya.

Ia melanjutkan, produk Industri Hasil Tembakau (IHT) khas Indonesia berupa rokok kretek terus mendapat kampanye negatif untuk dihapuskan dengan alasan kesehatan. Namun pada saat yang sama, kebijakan tersebut justru mematikan jutaan warga Indonesia yang berprofesi sebagai petani tembakau.

“Semestinya, mereka perlu berpikir agak sedikit mendalam, dengan menimbang sisi keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan yang tidak bisa diabaikan. Jika betul mereka hendak menampilkan tata pemerintahan yang menjaga keutuhan bangsa,” tuturnya.