Jokowi Tak Ingin ada Birokrat dalam Badan Pengusahaan Batam

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengusahaan Batam baru yang akan dibentuk seluruhnya diisi oleh profesional, tidak lagi diisi oleh pejabat birokrat yang dinilainya hanya akan menghambat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam seperti yang selama ini terjadi.

"Kalau bukan dari kalangan profesional, tidak akan jalan ini," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara "Sosialisasi Transformasi Perubahan Kebijakan Batam dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, Senin (14/3), di Batam.

Darmin yang juga bertindak sebagai Ketua Dewan Kawasan menegaskan, Batam yang sebelumnya berstatus Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) perlu ditata ulang karena terus menurun kinerjanya. Bahkan tertinggal dibandingkan kawasan industri lain yang dibangun belakangan.

“Penataan perlu dilakukan agar Batam bisa menjadi kawasan yang menjadi tulang punggung dari sebagian ekspor kita. Untuk itu, tumpang tindih kewenangan yang selama ini banyak dikeluhkan pengusaha harus dihilangkan,” tegasnya.

Darmin menjelaskan, dalam rapat kabinet terbatas telah diputuskan bahwa Batam akan difokuskan menjadi kawasan investasi. Namun masalahnya adalah, kebijakan tersebut dinilai Darmin akan banyak menemui kendala karena di Batam juga ada kawasan pemukiman penduduk.

Pilihan Redaksi Pengusaha Galangan Kapal Kecewa Insentif Pajak Salah Sasaran Pemerintah Izinkan Swasta Patok Harga Listrik di Enam Daerah Pemerintah Butuh Waktu 6 Bulan Ubah Status Batam jadi KEK

"Di kawasan pemukiman kita tidak akan mengubah atau mengurangi fasilitas yang sudah ada, baik fasilitas kepada investasi maupun fasilitas kepada penduduk. Cuma kita ingin daerah pemukiman tidak masuk lebih luas ke kawasan investasi," jelas Darmin.

Untuk dapat menyulap Batam sebagai KEK baru, Darmin mengatakan pemerintah harus menjalani masa transisi sekitar 3-6 bulan. Dalam masa transisi ini, mantan Gubernur Bank Indonesia menyatakan pemerintah bakal melakukan audit menyeluruh, baik terhadap aset maupun kinerja. Audit ini akan dilakukan paling lama dalam 10 hari mendatang.

"Dengan desain seperti itu, kita akan bisa berdiri tegak di hadapan negara-negara lain. Kita harus bangun Batam sebagai kawasan yang bisa dibanggakan," tegas Darmin. (gen)